TEMPO.CO, Jakarta - Kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tergabung dalam Pro-Jokowi (Projo) menyarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilih calon wakil presiden untuk Joko Widodo dari kalangan nonpartai politik. Koordinator Nasional PDIP Projo Budi Arie Setiadi beralasan, calon yang bukan berasal partai akan memperkuat sistem presidensial.
"Ini juga untuk efektifitas jalannya pemerintahan ke depan," katanya melalui siaran pers, Kamis, 15 Mei 2014.
Menurut dia, pasangan yang sama-sama berasal dari partai justru memiliki kecenderungan bersaing saat memimpin pemerintahan. Ini sudah terjadi sejak era Reformasi.
Ia mencontohkan pasangan Gus Dur-Megawati yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa dan PDIP yang memegang tampuk kepemimpinan mulai 1999. Setelah Gus Dur lengser pada 2001, pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh Megawati-Hamzah Haz periode 2001-2004. Hamzah berasal dari Partai Persatuan Pembangunan.
Setelah mereka, ada Susilo Bambang Yudhoyono yang berasal dari Demokrat dan Jusuf Kalla dari Golkar yang menjabat pada 2004-2009. (Baca: Cawapres Jokowi, Survei: Efek JK Kurang Signifikan)
"Pada akhir jabatannya, mereka bersaing," ujarnya. Menurut Budi, hanya di era pasangan SBY dan Boediono yang tak ada persaingan politik politik. "Boedino berasal dari nonpartai," ujarnya.
PDIP belum memutuskan calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi dalam pemilihan umum 9 Juli nanti. Adapun kemarin PDIP-PKB-NasDem sudah mendeklarasikan koalisi di markas besar DPP PDIP di Lenteng Agung.
Sebelumnya, Golkar juga telah mengisyaratkan akan bergabung dengan PDIP. Isyarat itu disampaikan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dengan menemui Jokowi di Pasar Gembrong, Jakarta Pusat. Keduanya mengatakan berpeluang menjalin koalisi besar. (Baca juga: Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Samad Bikin Posko)
NUR ALFIYAH
Berita Terpopuler
Sutan Bhatoegana Jadi Tersangka KPK
SBY Tak Mau Jadi Saksi, Anas: Ngeri, Kan
Jokowi Jadi Presiden, Ahok: Kami Kepung Monas
