TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Ramlan Surbakti, menilai janggal hasil penghitungan suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. “Belum ada sejarahnya tingkat partisipasi pemilih mencapai 100 persen. Ini memang aneh. Kasus seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya,” katanya, Selasa, 15 Juli 2014.
Menurut Ramlan, kasus di Sampang perlu segera ditelusuri. KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang harus melakukan klarifikasi ada-tidaknya indikasi kecurangan. (Baca: KPU Didesak Usut Dugaan Kecurangan di Sampang)
Kedua lembaga, ujar Ramlan, bisa langsung terjun tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. “Kalau terbukti ada kejanggalan, KPU harus menggelar pemungutan suara atau pencoblosan ulang sebelum tanggal 16 Juli,” tuturnya.
Seperti diberitakan media massa, indikasi kecurangan ditemukan di 17 TPS yang tersebar di Kelurahan Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kebupaten Sampang, Jawa Timur.
Tingkat partisipasi pemilih di wilayah itu mencapai 100 persen. Selain itu, seluruh suara sah hanya diraih oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tak satu pun suara yang diperoleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Baca: Rawan Rusuh, Polisi Siaga Saat Pengumuman Pilpres)
Sekretaris Jenderal Forum Alumni Ammarsyah mengatakan indikasi kecurangan yang terjadi di Sampang sangat massif. Dia juga mengaku aneh karena pasangan Jokowi-JK tidak memperoleh satu suara pun alias nol persen. Sedangkan Prabowo-Hatta memperoleh 7.562 suara. “Cukup aneh untuk dikatakan sebagai kebetulan.”
Berbagai kejanggalan lainnya diidentifikasi dari tidak adanya tanda tangan saksi dua pasangan capres-cawapres. Jumlah surat suara yang terpakai pun tepat sama dengan jumlah pemilih yang tertera dalam daftar pemilih tetap.
Karakter tanda tangan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara pada tiap TPS mirip. Bahkan Ammarsyah mengaku mendapat laporan adanya upaya penghalangan saksi untuk hadir dalam rekapitulasi suara.
Selain saksi terang-terangan dilarang masuk dalam ruang tempat rekapitulasi dilakukan, juga ada kesengajaan menghindari saksi dengan pengecohan jadwal. “Dikabarkan rapat pleno penghitungan suara akan dilakukan pada Ahad. Kenyataannya dilakukan pada Sabtu usai salat tarawih,” tutur Ammarsyah.
Seorang relawan dari organisasi Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan, Jantie Jie, melaporkan kecurangan yang terjadi di Kabupatern Bangkalan. Seorang pemuka agama di daerah itu terindikasi terlibat kecurangan sehingga suara Jokowi dibuat menjadi nol persen. (Baca: Dilaporkan ke Mabes Polri, Burhanuddin: Silakan)
Koordinator Pemantauan Kemitraan, Agung Wasono, mengatakan kinerja Panwaslu perlu dipertanyakan. Agung menilai langkah penjegalan terhadap Jokowi-JK sebagai langkah nekat. Menurut Agung, kecurangan ini sebagai bentuk kejahatan demokrasi yang harus ditindak tegas.
Penasihat Pemantau Kemitraan yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, Wahidah Suaib, menuturkan, apabila benar kubu Prabowo-Hatta yang melakukan kecurangan, hal itu akan mencoreng citra mereka, terlebih ada Mahfud Md.--anggota tim sukses pasangan itu--sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang tahu persis tindakan ini melanggar konstitusi.
RIKY FERDIANTO | DINI PRAMITA
Baca juga:
Dilaporkan ke Mabes Polri, Burhanuddin: Silakan
KPU Didesak Usut Dugaan Kecurangan di Sampang
Inggris Segera Miliki Pastor Wanita
Warga Priok Belum Tentu Coblos Ulang
