TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun Jokowi belum dilantik sebagai Presiden RI, sejumlah pengamat mengatakan ada beberapa program kerja Jokowi yang perlu dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang akan dibacakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus nanti. "Sektor pangan dan energi paling penting," ujar Direktur Institute for Development of Economic and Finance Enny Sri Hartati, Kamis, 24 Juli 2014. (Baca: Kriteria Menteri Jokowi-Kalla)
Sektor pangan, menurut dia, menjadi penting karena merupakan lambang kedaulatan Indonesia. Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Arif Satria mengamini ucapan Enny. Menurut dia, program Jokowi yang akan memperbaiki infrastruktur di bidang pertanian dan menambah varietas unggul juga harus dibuat saat ini agar tahun depan langsung terlaksana. "Jika dibuat tahun depan, maka program tersebut baru bisa terealisasi 2016," ujar Arif. (Baca: JK Anggap Pansus Pilpres untuk Pemerintahan SBY)
Arif menilai masalah pertanian sangat penting karena saat ini lebih dari 50 persen saluran irigasi rusak. Lahan-lahan juga sudah banyak yang rusak akibat pembakaran liar. Untuk itu, program lain, seperti penambahan 9 juta lahan harus dilakukan secepatnya.
Sedangkan di bidang energi, program pengurangan subsidi bahan bakar minyak akan membuat APBN kembali sehat. Kebijakan subsidi BBM, menurut Enny, sangat tidak pro-rakyat. Sebab, jika diamati lebih jauh, kebijakan tersebut hanya menguntungkan golongan atas. "Boleh-boleh saja subsidi ke sektor energi, tapi lebih ke energi yang kita produksi sendiri, seperti pengoptimalan gas, listrik atau energi terbarukan, bukan untuk energi yang diimpor," tuturnya.
Subsidi BBM yang memakan lebih dari Rp 300 triliun membuat gerak pendanaan anggaran di sektor lain menjadi terhambat. Jika tidak ada langkah cepat dan berani, maka APBN akan semakin terbebani. Akibatnya, neraca perdagangan Indonesia akan kembali defisit.
Presiden Ikatan Ahli Geologi Indonesia Rovicky Dwi Putrohari juga menanggapi rencana mengurangi subsidi bahan bakar. "Menghilangkan subsidi bukan hal yang tepat, tapi mengalokasikan hal tersebut dengan cara yang tepat dan mencari titik keborosan penggunaan BBM lebih baik," ucapnya.
Rovicky menyarankan dana subsidi bahan bakar tersebut lebih tepat dialokasikan di bidang transportasi, seperti pemanfaatan moda transportasi umum. Pembangunan MRT, menurut dia, memang bisa menghemat konsumsi BBM. Sayangnya, pembangunan tersebut menghabiskan waktu lima tahun. Sehingga untuk jangka pendek, pengefektifan penggunaan busway bisa menghemat penggunaan energi dan menghemat anggaran negara.
AYU WANDARI
Topik terhangat:
MH17 | Pemilu 2014 | Ramadan 2014 | Tragedi JIS | Hasil Pilpres 2014
Berita terpopuler lainnya:|
Calon Menteri Kabinet Jokowi-JK Mulai Beredar
Hacker Cina Manipulasi Suara Golput di Pilpres?
Pemain Voli Ini Lebih Pantas Jadi Model
