Bus Transjakarta Tak Lewati Gedung MK

image-gnews
Ribuan massa pendukung Prabowo-Hatta berunjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 18 Agustus 2014. Dalam aksi tersebut mereka mengutarakan dua kecaman, pertama, adakan Pemilu ulang, kedua, menangkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ribuan massa pendukung Prabowo-Hatta berunjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 18 Agustus 2014. Dalam aksi tersebut mereka mengutarakan dua kecaman, pertama, adakan Pemilu ulang, kedua, menangkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di hari pembacaan hasil putusan sengketa pemilihan presiden oleh Mahkamah Konstitusi, rute bus Transjakarta dialihkan. Hari ini, Kamis, 21 Agustus 2014, bus tak akan melewati halte Monas karena Jalan Medan Merdeka Barat ditutup untuk kendaraan roda dua dan empat. (Baca: Putusan MK, Bandara Cengkareng Dijaga Berlapis)

Ring kawat dipasang melintang di depan gedung Indosat. "Sejak pukul 05.00 WIB memang sudah tak lewat sini," ujar Amri Fauzi, petugas tiket Transjakarta, saat ditemui di halte Monas, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: Jelang Putusan MK, Ini Pengalihan Arusnya)

Menurut dia, dari sejumlah halte bus Transjakarta, penutupan hanya dilakukan di Monas. Sedangkan halte lain tetap beroperasi seperti biasa. (Baca: Pertamina Larang Pegawainya Berseragam)

Bus Transjakarta dari Blok M dengan tujuan Kota dialihkan setelah melewati halte Bank Indonesia. Bus berbelok ke Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan Abdul Muis lalu masuk ke halte Harmoni. Dari sana, bus lewat jalur seperti biasa menuju Kota.

Sedangkan arah sebaliknya, dari Kota ke Blok M, bus belok kiri melalui Jalan Medan Merdeka Selatan dan Balai Kota lalu masuk ke halte Bank Indonesia. Adapun bus ke arah Pulogadung dari Harmoni akan belok ke kiri melalui Pejambon. Bus melewati halte Pacenongan, Juanda, Pasar Baru, Kwitang, dan Senen.

Amri menuturkan halte Monas akan ditutup hingga unjuk rasa selesai dan Jalan Medan Merdeka Barat dbuka. Di halte ini terlihat delapan petugas Transjakarta berdiri di jalur busway. Pintu masuk halte ditutup dengan rolling door.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski ada pengalihan arus, Amri mengaku seluruh armada Transjakarta, khususnya di koridor I, beroperasi penuh. Jam operasi juga berlaku seperti biasa mulai pukul 05.00 WIB

PUTRI ADITYOWATI

Berita Terpopuler
ISIS Rilis Video Pemenggalan Wartawan AS
Istana: Tujuh Menteri Harus Mundur 
Eksekusi Foley, ISIS Juga Tahan Wartawan AS Steven
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Jokowi Tersandera Dua Pos Anggaran Ini di RAPBN 
Yang Bikin Jupe Merinding dari Diego

 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.


Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Antara/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

1 hari lalu

Mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman saat mengajukan PK atas vonisnya dalam kasus korupsi impor gula di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu 10 Oktober 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?


MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

1 hari lalu

Ekspresi hakim Suhartoyo dan Arief Hidayat saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.