Banyak Opsi Sebelum Revisi

Sejumlah pihak mengusulkan berbagai opsi dalam revisi aturan pencairan dana JHT. Jalan kompromi atas aturan JHT yang dianggap merugikan pekerja.

24 Februari 2022 | 00.00 WIB

ic:round-whatsapp file-icons:telegram

material-symbols:fullscreenPerbesar

Nasabah melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Jakarta, 15 Februari 2022. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Ombudsman mengusulkan perpanjangan transisi aturan JHT.
Perpanjangan transisi menguntungkan pekerja yang terkena PHK di masa pandemi.
DJSN menuntut pencairan dana JKP tidak diskriminatif.

JAKARTA – Sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk mengubah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, yang menetapkan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) pada usia 56 tahun. Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan agar pemerintah memperpanjang masa transisi beleid tersebut.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

pencairan-jht

jht

kementerian-ketenagakerjaan

bp-jamsostek

Ghoida Rahmah

Bergabung dengan Tempo sejak Agustus 2015, lulusan Geografi Universitas Indonesia ini merupakan penerima fellowship Banking Journalist Academy batch IV tahun 2016 dan Banking Editor Masterclass batch I tahun 2019. Pernah menjadi juara Harapan 1 Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan di 2016 dan juara 1 Lomba Karya Jurnalistik Kategori Media Cetak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021. Menjadi Staf Redaksi di Koran Tempo sejak 2020.

Edisi 11 Mei 2025