Gaduh Pesepeda Dimanjakan, Anggota DPRD DKI Ini Kritik Anies Baswedan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang menganakemaskan pengguna sepeda setelah munculnya penyataan Gubernur Anies Baswedan soal pesepeda yang lebih berisiko.

Yakni berisiko dibandingkan pengendara kendaraan bermotor sehingga harus diutamakan.

"Saya tidak setuju dengan pendapat yang dilontarkan oleh Pak Anies, yang mengenai pemotor diminta untuk lebih menghormati pesepeda yang melintas di jalan, menurut saya jika pesepeda mempunyai etika dan sopan santun dalam berkendara di jalan, tidak akan terjadi konflik dan opini negatif berkepanjangan seperti sekarang ini," kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Minggu malam, 6 .

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, Anies seharusnya juga bisa memperhatikan data, realita dan kemungkinan efek yang muncul di kemudian hari.

"Janganlah terkesan menganakemaskan pesepeda. Banyak warga DKI yang masih menggunakan motor dan mobil, dan kendaraan yang mereka pakai membayar pajak setiap tahunnya untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI Jakarta, dengan uang PAD inilah yang bisa digunakan untuk pembangunan di DKI Jakarta, lalu, apakah sepeda seperti itu," ujar Kent.

Menurut Kent, jika hanya untuk mengurangi kemacetan serta polusi udara di Jakarta, seharusnya bisa dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi yang baik serta menggunakan bahasa yang mudah di pahami.

"Kalau mau mengimbau masyarakat untuk naik sepeda, supaya mengurangi kemacetan dan polusi udara, tidak dengan cara feodal seperti ini, jangan ada diksi perbedaan 'road bike' atau non 'road bike', tidak juga semua masyarakat bisa membeli sepeda mahal. Dengan strategi seperti ini, terkesan Pak Anies memaksa dan tidak memberikan masyarakat pilihan yang lain," katanya.

Kent mengaku senang menggunakan sepeda saat waktu senggang hanya untuk berolahraga. Namun, ia tidak seperti oknum para pesepeda yang arogan di jalan dan tidak mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku.



"Saya juga main sepeda, tapi enggak gitu-gitu amat. Lihat waktu dan kondisilah pada saat main sepeda, jangan seenaknya aja di jalan tanpa memperdulikan hak pengguna jalan yang lain," katanya.

"Saya juga sudah sering memperhatikan bahwa para pengguna sepeda 'road bike' dan non 'road bike' ini jika bersepeda di jalan sering bergerombol dengan cueknya, lalu apakah pantas dengan yang masih dalam kondisi pandemi bersepeda dengan bergerombol?," katanya.

"Apakah Pemprov DKI yakin dengan perilaku seperti itu tidak akan menimbulkan penyebaran virus Covid-19? Kalau sudah ada yang tertular dan menjadi klaster baru bagaimana? Apakah Pak Anies sudah berfikir matang-matang mengenai hal ini?," kata Kent.

Dalam kondisi pandemi seperti ini semua serba sangat sensitif. Jadi harus sangat berhati hati dalam membuat sebuah kebijakan, harus bisa berfikir secara komprehensif dan bisa mengakomodir kepentingan semua warga DKI Jakarta, jangan sampai terkesan kebijakan yang dibuat serasa berat sebelah.

"Jangan sampai membuat kebijakan yang tidak adil, harus memikirkan kepentingan seluruh masyarakat DKI Jakarta. Sebelum kebijakan itu dieksekusi, seharusnya tanyakan dulu ke masyarakat DKI, apakah setuju atau tidak," katanya.

"Apakah lebih banyak manfaat daripada mudaratnya? Tidak bisa membuat kebijakan secara sepihak seperti ini yang pada akhirnya akan menjadi polemik negatif berkepanjangan seperti sekarang ini," kata Kent soal buntut pernyataan Anies Baswedan itu.

Baca juga : ISSI Minta Road Bike Masuk Jalur Sepeda Eksisting di Luar Jam Khusus

ANTARA