Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Isu bantuan sosial alias bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2020 mencuat pasca muncul tudingan korupsi yang disampaikan melalui sebuah utas atau thread Twitter.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menyampaikan, pihaknya telah menjalankan pemeriksaan soal penyaluran bansos itu pada 2021 dan 2022. Menurut dia, laporan pertanggungjawaban atas program yang dijalankan pemerintah DKI di masa pandemi Covid-19 itu sudah rampung dan diperiksa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK. (Pengawasan penyaluran bansos), ya ada KPK, BPK, Inspektorat, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2021,” kata dia di Agro Eduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Januari 2023.
Tempo mengecek kembali Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Tahun 2020. Hasil audit yang ditandatangani Kepala BPK DKI kala itu, Pemut Aryo Wibowo, terbit pada 28 Mei 2021.
Hasil audit BPK DKI memperlihatkan, realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) DKI pada 2020 mencapai Rp 4,7 triliun. Seluruh dana tersebut digunakan untuk biaya penanggulangan pandemi Covid-19.
Rinciannya adalah realisasi BTT penanganan pandemi di bidang kesehatan senilai Rp 918,61 miliar. Sementara penggunaan BTT untuk penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) mencapai Rp 3,78 triliun.
Total ada sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercatat sebagai penerima BTT untuk penyediaan jaring pengaman sosial. Dinas Sosial mendapatkan jatah terbanyak, yakni Rp 3,69 triliun.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk membeli paket sembako, insentif petugas lapangan, alat tulis kantor (ATK), serta makan dan minum rapat teknis.
Berikut rinciannya:
1. Pembelian persediaan Rp 3,68 triliun
2. Pembayaran belanja atau insentif pegawai Rp 2,8 miliar
3. Pembelian aset tetap Rp 1,74 miliar
4. Pembayaran lainnya Rp 5,28 miliar
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyebut, anggota dewan bakal menggelar rapat kerja dengan Dinas Sosial untuk mengulik kembali dana bansos DKI 2020.
Walau begitu, pendalaman soal vendor penyaluran bansos yang menjadi rekanan Dinas Sosial adalah wewenang Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI.
"Dan itu melalui anggaran BTT yang kami enggak bisa terlalu jauh intervensi," ucap dia di ruang Komisi E, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Januari 2023.
Selanjutnya tentang keterlibatan Pasar Jaya
Keterlibatan Pasar Jaya
Dalam utas yang diunggah salah satu akun Twitter pada 9 Januari 2023 disebutkan tudingan korupsi bansos DKI berawal dari info whistle blower. Ada kabar penimbunan beras bansos milik Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar Jaya Tahun Anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung, Jakarta Timur.
Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terdampak Covid-19.
Premi menerangkan, pihaknya memang pernah menggandeng Pasar Jaya untuk urusan bansos. Namun, dia tak mendetailkan berapa paket sembako yang dihandel BUMD DKI bidang pangan itu.
“Intinya, memang kami pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya. Kontrak berakhir 31 Desember 2020. Kita tunggu, ya itu barang siapa,” jelas dia.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ogah mengomentari tudingan tersebut. “Enggak bisa komentari,” ujar Kepala Sekretariat Presiden ini di Agro Eduwisata Ragunan, Jumat, 13 Januari 2023.
MUTIA YUANTISYA | AMY HEPPY
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
