Kadin Minta Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Tidak Membangun Jakarta dengan Selera Baru

Diana Dewi juga berharap Pj Gubernur Jakarta dapat membuat investasi lebih mudah dan memunculkan pengusaha baru yang juga akan membuka lapangan pekerjaan baru. "Ujungnya dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia, khususnya di Jakarta," ucapnya.

Pj Gubernur DKI harus memahami perekonomian Jakarta

Adapun Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan penjabat gubernur harus orang yang paham ekonomi karena ekonomi Jakarta sangat strategis.

"Yang paling penting, adalah mendalami pada profil ekonomi Jakarta, yang memerlukan regulasi dan kebijakan yang mendorong berbagai sektor usaha tumbuh produktif," kata Sarman.

Termasuk, tahapan Pemilu 2024 yang sudah mulai berjalan, kata Sarman,  penjabat Gubernur DKI harus mampu menciptakan suasana politik yang tidak menimbulkan kegaduhan. "Sehingga berbagai sektor usaha dan jasa bisa beraktivitas seperti biasa," ucapnya.

Ketua HIPPI Jakarta Pusat Fauzan Fadel Muhammad Panitia Pelaksana, mengatakan berbagai masukan dalam acara FGD akan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo sebagai rekomendasi dalam penentuan Pj Gubernur DKI.

Dalam FGD ini hadir Ketua Umum HIPMI Jaya Sona Maesana, Ketua Umum Apindo Roy Nicholas Mandey, dan Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki 

Fauzan mengatakan Jakarta harus disiapkan menjadi City 4.0 di tengah pemulihan dari pandemi COVID-19. Akibat pandemi, ia mencatat 40 persen pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) gulung tikar akibat COVID-19 dan belum bangkit.

Hasil FGD diharapkan menjadi pertimbangan dalam penentuan Penjabat Gubernur DKI. Sehingga yang terpilih nantinya, menurut Fauzan, adalah figur yang sesuai dengan harapan dunia usaha dan yang direspons positif oleh pasar. "Masukan dari para nara sumber ini akan diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

Dokumen Rencama Pembangunan Daerah 2023-2026

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Pemerintah DKI telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Sehingga, siapapun kepala daerah Jakarta, baik Pejabat (Pj) Gubernur atau Gubernur selanjutnya, perlu mengacu pada RPD tersebut. 

"Rencana Pembangunan Daerah sampai 2026, ini yang harus diikuti oleh siapapun yang nanti menjalankan," kata dia usai acara Jakarta Investment Forum di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 September 2022. 

Dikutip dari situs bappeda.jakarta.go.id, RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2022 atau 2023.

Pembuatan dokumen perencanaan ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. 

4 isu prioritas RPD 2023-2026

Pemerintah DKI telah selesai menyusun RPD 2023-2026. Ada empat isu prioritas, yakni regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan; perekonomian inklusif yang berdaya saing, penghidupan layak, dan pemerataan kesejahteraan; pembangunan manusia madani yang berkesetaraan; dan pelayanan masyarakat berkualitas dan manajemen pemerintahan berintegritas. 

Anies mengutarakan pemimpin Jakarta ke depannya harus melaksanakan RPD 2023-2026. Pemimpin yang dimaksud, terang dia, tak hanya Pj Gubernur yang menjabat pada 2022-2024, tapi juga Gubernur DKI Jakarta yang menahkodai Ibu Kota hingga 2026. 

"Jadi kita ini tidak bekerja pakai selera, tapi dari rencana pembangunan daerah, dari situ diturunkan menjadi rencana kerja tahunan," kata Anies Baswedan.

LANI DIANA WIJAYA

Baca juga: Ketua Kadin DKI Minta Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Jangan Jadi Titipan