Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Arsip

Kota Mitra Kembali ke Jakarta, F-PDIP Gagas Hidupkan Megapolitan

Ketua F-PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan keinginan kota mitra kembali ke Jakarta mengingatkan konsep megapolitan Jabodetabekjur.

23 Agustus 2019 | 15.27 WIB

Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Gerindra Jakarta Muhammad Taufikdan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Gembong Warsonoberfoto bersama usai Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindradi Gedung Joeang, Jakarta, 8 Mei 2016. Tempo/Larissa
Perbesar
Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Gerindra Jakarta Muhammad Taufikdan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Gembong Warsonoberfoto bersama usai Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindradi Gedung Joeang, Jakarta, 8 Mei 2016. Tempo/Larissa

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan DKI bakal mempunyai sejumlah keuntungan jika sejumlah kota mitra kembali ke Jakarta.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

"Misalnya, soal pengintegrasian penanganan banjir, sehingga penanganannya tidak parsial," kata Gembong melalui pesan singkat, Kamis, 22 Agustus 2019.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ia menuturkan, DKI masih perlu melakukan kajian dampak positif dan negatif jika sejumlah wilayah mau kembali bergabung kembali ke Jakarta. Alsannya, wacana penggabungan sejumlah wilayah di Jabodetabek telah ada sejak lama.

Wacana penggabungan wilayah Jabodetabek, Gembong menambahkan, telah ada sejak pembahasan Undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang DKI Jakarta. "Waktu itu muncul wacana pembentukan kota megapolitan, yang wilayahnya mencakup Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur)," ujarnya.

"Saat ini ada wacana (wilayah kota mitra) mau bergabung ke Jakarta, saya kira perlu ada kajian yang konprehensip," ucapnya.

Gembong menuturkan, penggabungan wilayah tidak mudah dilakukan karena menyangkut penataan kota ke depan. "Secara kultur (Bekasi, Depok) saya kira ok masuk Jakarta," ucapnya. "Namun, persoalan penggabungan suatu daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat."

Wacana beberapa kota mitra bergabung kembali ke Jalarta, seperti Kota Bekasi ke Jakarta bermula ketika Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menanggapi pernyataan Wali Kota Bogor, Bima Arya, soal pembentukan Provinsi Bogor Raya.

Bima mengajak daerah sekitar DKI Jakarta untuk membentuk provinsi baru tersebut karena menilai secara administratif mereka lebih dekat ke ibu kota. Namun, Rahmat Effendi enggan menerima gagasab Bogor Raya.

Rahmat menyatakan jauh lebih menguntungkan kalau kota mitra kembali ke Jakarta. Secara historis, kata Rahmat, sebelum 1950 Bekasi masuk dalam wilayah Kabupaten Jatinegara, Keresidenan Jakarta. Pada 1950 pemerintah memasukkan wilayah Bekasi dan Tangerang ke Jawa Barat. Selain itu, secara kultur Bekasi dan Jakarta sama-sama Betawi.

 

Imam Hamdi

Bergabung dengan Tempo sejak 2017, setelah dua tahun sebelumnya menjadi kontributor Tempo di Depok, Jawa Barat. Lulusan UPN Veteran Jakarta ini lama ditugaskan di Balai Kota DKI Jakarta dan mendalami isu-isu human interest.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
Ā© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus