Mempersoalkan Diskriminasi dalam Perda Kota Bogor

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 berpotensi memicu tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

22 Maret 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Petugas merekam data KTP-Elektronik warga transgender di Disdukcapil Kota Bogor, Jawa Barat, 26 November 2021. ANTARA /Arif Firmansyah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Koalisi Masyarakat Sipil mempersoalkan Perda 10/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
Perda itu berpotensi memicu tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT.
Pemerintah Kota Bogor mengklaim perda tersebut untuk melindungi generasi muda.

BOGOR – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Keberagaman Gender dan Seksual mempersoalkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) yang diberlakukan di Kota Bogor. Koalisi menilai perda ini berpotensi melahirkan tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Bahkan peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terbuka lebar.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

gender-gap

diskriminasi

peraturan-daerah

penyimpangan-seksual

Suseno

Lulus dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia pada 1998. Bergabung dengan Tempo sejak 2001. Saat ini menempati posisi redaktur di desk Hukum dan Kriminal. Aktif juga di Tempowitness sebagai editor dan trainer.

Edisi 11 Mei 2025