Tabir Pekat Pemilik Manfaat

JAKARTA — Pemerintah telah banyak menerbitkan regulasi mengenai transparansi informasi pemilik manfaat (beneficial ownership) dari suatu perusahaan. Salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme.

Ahli hukum perbankan yang juga mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, berujar, salah satu tipologi dalam tindak pidana korupsi ialah pemilik manfaat bersembunyi dalam perusahaan yang dikendalikannya. “Karena hal itu, informasi soal pemilik manfaat ini sangat diperlukan,” kata Yunus.

Biasanya, Yunus mengungkapkan, pemilik manfaat ini tidak duduk sebagai pemegang saham maupun komisaris, tapi dia bisa mengendalikan perusahaan. "Perpres tersebut berlaku untuk perusahaan yang didirikan dan berjalan di Indonesia. Memang ada perbaikan kepatuhan, tapi pelaksanaannya belum optimal," ujar Yunus kepada Tempo, kemarin.

Yunus mengatakan tidak sedikit pengusaha yang bersembunyi di balik perusahaan yang dia kendalikan. Menurut Yunus, informasi pemilik manfaat juga sangat penting dalam hal pertanggungjawaban apabila perusahaan tersandung pelanggaran tindak pidana. Ia mencontohkan kasus Setya Novanto yang memiliki kendali terhadap PT Murakabi Sejahtera. Perusahaan yang dikepalai keponakan Setya Novanto itu menjadi peserta tender e-KTP.

"Dia tidak menjabat apa pun, tapi kita tahu yang menentukan siapa duduk di mana, melakukan apa, hingga menerima apa, itu dari SN (Setya Novanto)," tutur Yunus.