Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
JAKARTA - Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi DKI untuk mengenakan tarif sewa atas pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT). Sebab, kebijakan itu dinilai berpotensi melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo