Peluang KPK Ajukan Peninjauan Terbuka Lebar

JAKARTA - Sejumlah ahli dan praktisi hukum menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi masih berpeluang untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang membebaskan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan ada ayat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bisa dijadikan dasar bagi jaksa penuntut umum mengajukan PK. "Jaksa penuntut umum KPK memiliki kedudukan hukum serta tidak memiliki hambatan hukum normatif untuk mengajukan PK terhadap putusan kasasi Syafruddin," kata Feri kepada Tempo, kemarin.