Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menyatakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono perlu melakukan evaluasi terhadap program sumur resapan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sumur resapan merupakan program andalan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam mengatasi banjir di Jakarta. Meski mendapat serangan dan kritikan, Anies tetap berpendapat, sumur resapan adalah solusi ideal mencegah banjir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun menurut Yayay, rogram sumur resapan kurang efektif mengatasi banjir di Jakarta karena tanah di Ibu Kota kebanyakan telah jenuh dan tidak bisa menyerap air. "Tingkat efektivitasnya tidak maksimal. Kondisi tanah di Jakarta sudah jenuh, seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat," kata Yayat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022.
Namun karena program sumur resapan sudah terlanjur berjalan dengan anggaran tidak sedikit, setidaknya Yayat berharap agar Pemprov DKI mampu melakukan pendekatan yang lain demi membuat sumur resapan itu menjadi lebih berguna.
Ia meminta Pemprov DKI bekerja sama dengan Balai Besar Tanah yang punya data kawasan-kawasan mana yang resapannya masih bagus. Sehingga, pembuatan sumur resapan berbasis data tentang kondisi tanah. Apakah tanah itu bisa menyerap air atau tidak.
"kan sayang sudah ngeluarin uang, anggaran, enggak optimal dan hanya menjadi sumur penampung saja," tuturnya.
Karena itu ia meminta Heru Budi Hartono mesti mengevaluasi program sumur resapan yang selama ini sudah berjalan.
"Nanti evaluasi Heru Budi. Apakah sumur resapan akan diteruskan atau tidak. Kalau bagus diteruskan, kalau tidak dihentikan," ucapnya.
Heru sebagai Pj Gubernur bisa menghentikan program-program yang dianggap tidak punya efektivitas yang baik dalam menangani banjir di Jakarta, dengan begitu, gubernur berikutnya akan terbantu untuk segera membangun program baru yang lebih baik untuk mengatasi banjir.
"Jadi supaya tidak menjadi beban bagi gubernur selanjutnya, lebih bagus mengevaluasi. Jadi tugas Pj Gubernur mengevaluasi yang dilakukan efektif mengantisipasi ancaman banjir atau tidak," tuturnya.
Setelah melalui evaluasi, ia yakin akan ada transparansi capaian yang akan dibuka oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. "Jika tidak efektif misalnya kan bisa jadi penghematan anggaran dan diarahkan pada pekerjaan yang lebih realistis," tuturnya.
Sumur resapan masuk dalam Rancangan Pemerintah Daerah (RPD) 2023-2026 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dokumen RPDF itu menyatakan bahwa kondisi Provinsi DKI Jakarta rentan terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Jakarta yang memiliki tingkat kemiringan 0-3 persen dan 13 aliran sungai di dalam wilayahnya.
Oleh karena itu, dalam penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton (sheetpile).
Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta, menurut RPD tersebut dapat ditahan lebih lama melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta.
Dokumen RPD yang ditandatangani 10 Juni lalu itu menyebutkan bahwa fungsi waduk ke depan bukan sekadar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja, namun bisa dimanfaatkan atau di kelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
Foto 
