Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Berita terkait: Wiranto Sebut Ada Tokoh di Luar Negeri yang Ngomporin Masyarakat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Wiranto menegaskan, pemilu di Indonesia mendapat pujian dari berbagai pimpinan negara di dunia. "Kok kita sendiri malah menuduh ada kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, ditambah brutal. Itu tidak benar," ujar Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019.
Wiranto mengimbau masyarakat untuk tidak percaya tuduhan-tuduhan tersebut. "Masyarakat jangan terkecoh, jangan terhasut."
Sebagaimana pemilu, ujar Wiranto, tentu ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Namun tentu ada wadah atau instrumen untuk melaporkan jika ada kecurigaan seperti kecurangan dan sebagainya. Jika ada selisih suara pun, ujar dia, ada mekanismenya melalui Mahkamah Konstitusi.
"Jadi jangan menuduh sepihak seakan-akan terjadi seperti itu, kemudian mengajak masyarkat untuk tidak mematuhi hukum. Itu melanggar hukum dan konstitusi," ujar Wiranto. Dia mengingatkan sejak awal sudah ada pakta integritas untuk menghormati penyelenggaraan pemilu.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais kencang menyebut terjadi kejahatan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dia yakin kalau kecurangan itu dibiarkan, gerakan people power yang selama ini digelorakannya akan terjadi.
"People power itu muncul tidak memerlukan setitik darah, tidak usah, apalagi lecet, tidak mungkin. People power sesuatu langkah kontitusional, dijamin demokrasi, dijamin konstitusi," ujar Amien di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Sabtu pekan lalu.
Bawaslu meminta pihak-pihak yang menuduh demikian melapor sesuai mekanisme hukum yang ada. “Kalau ada laporan dugaan administrasi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, ya, sampaikan kepada kami," ujar Abhan. Jika bukti-buktinya kuat, Bawaslu akan menyidangkannya secara terbuka.
Sejauh ini Bawaslu belum menemukan atau mendapatkan laporan resmi tentang kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut dia, laporan maupun temuan pelanggaran sebagian besar sudah ditindaklanjuti Bawaslu.