Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Tim ad hoc yang dibentuk Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terus melakukan rampcheck kapal di kawasan Danau Toba. Tim yang beroperasi sejak 25 Juni hingga 25 Juli 2018 itu menemukan bahwa beberapa masalah yang ada di sana antara lain kondisi pelabuhan yang tidak layak dan minim fasilitas sehingga belum memenuhi standar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hingga Rabu, 4 Juli 2018, tim ad hoc telah melakukan rampcheck kepada 154 unit dari 215 unit kapal, atau sekitar 72 persen kapal yang beroperasi di Danau Toba. Secara umum dari hasil rampcheck didapati bahwa pemenuhan aspek keselamatan dan pelayanan kapal masih kurang memenuhi standar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Banyak yang masih beroperasi walau tak membawa dokumen lengkap yang dipersyaratkan serta nakhoda ada yang belum memiliki sertifikat kecakapan," ujar Kasubdit Angkutan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang juga ketua tim ad hoc Arif Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 6 Juli 2018.
Arif juga melaporkan bahwa trayek angkutan eksisting saat ini berjumlah 43 trayek dengan jumlah pelabuhan 36 lokasi. "Menurut kami ini punya potensi rawan, maka pemerintah daerah atau yang mengelola pelabuhan juga harus mengontrol karena banyak sekali akses terbuka sehingga sering tidak terkontrol baik muatan maupun penumpangnya," kata Arif.
Selain melakukan rampcheck kapal, Arif mengatakan tim ad hoc hingga hari ini masih aktif melakukan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat. Sosialisasi keselamatan tersebut dilakukan dengan sosialisasi pencatatan manifes serta kampanye keselamatan mengenai hal- hal apa saja yang harus dilakukan maupun yang dilarang saat melakukan pelayaran di Danau Toba.
"Kami bekerja (secara efektif) mulai 25 Juni sampai dengan 25 Juli mendatang. Kondisi sistem transportasi angkutan danau saat ini yang dapat kami laporkan terdapat potensi dari operator, pemerintah, dan masyarakat yang harus terpadu," tutur Arief.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan agar pemerintah pusat ke depannya dapat melakukan pengawasan dengan mengutamakan keselamatan melalui pemenuhan syarat- syarat teknis. Salah satunya, seperti yang disebutkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), adalah agar menghilangkan dek atas pada kapal. Hingga saat ini Kementerian Perhubungan masih terus melakukan proses evaluasi terhadap kapal-kapal di Danau Toba dan keamanan sarananya.
Budi memastikan bahwa proses perbaikan dan kinerja tim ad hoc yang sedang berjalan masih efektif, "Saya bersama Kapolda, Kapolres dan Bupati memastikan bahwa proses perbaikan SOP (prosedur operasi standar) dari Pelabuhan Tigaras sudah berlangsung," kata Budi. Saat ini pun, ujar dia, proses pendidikan 100 orang calon pegawai di 35 pelabuhan di Danau Toba sudah dimulai.
Foto 
