Aset Negara untuk Biaya Proyek IKN Nusantara

Kementerian Keuangan menginventarisasi aset negara yang bisa dikelola oleh pihak swasta. Mengail potensi tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk membiayai proyek IKN Nusantara.

19 Maret 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Sejumlah tanah di kawasan bisnis di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Pihak swasta bisa mengelola aset negara di Jakarta setelah pemerintahan pindah ke IKN Nusantara.
Tarif sewa aset negara memakai nilai pasar.
Meski ibu kota berpindah, aset negara di Jakarta masih bernilai besar untuk kegiatan bisnis.

JAKARTA – Kementerian Keuangan membuka peluang penyewaan aset negara untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Nantinya, kata Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Purnama Sianturi, pihak swasta berpeluang mengelola aset negara di Jakarta.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

ikn

aset-negara

kementerian-keuangan

Ghoida Rahmah

Bergabung dengan Tempo sejak Agustus 2015, lulusan Geografi Universitas Indonesia ini merupakan penerima fellowship Banking Journalist Academy batch IV tahun 2016 dan Banking Editor Masterclass batch I tahun 2019. Pernah menjadi juara Harapan 1 Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan di 2016 dan juara 1 Lomba Karya Jurnalistik Kategori Media Cetak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021. Menjadi Staf Redaksi di Koran Tempo sejak 2020.

Edisi 20 April 2025