Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin akan segera menggelar Jakarta Food Security Summit (JFSS) kelima pada 18-19 November mendatang. Acara ini bertujuan untuk menggerakkan para pemangku kepentingan bersama-sama mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"JFSS merupakan wadah lintas sektoral swasta, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, badan internasional, akademisi dan para petani untuk menampung dan menyusun langkah terbaik guna meningkatkan produktivitas pangan nasional dan kesejahteraan petani melalui praktik pertanian yang baik dan ramah lingkungan," kata Ketua Pelaksana JFSS-5 Juan Permata Adoe dalam konferensi pers virtual, Jumat, 13 November 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Untuk JFSS-5 ini, Kadin mengangkat tema Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan gizi, serta meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dan industri pengolahan.
Pertimbangannya, selain berdampak bagi kesehatan manusia, pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian dunia dan memicu resesi ekonomi global, tak terkecuali Indonesia.
“Dampak paling nyata dari resesi ekonomi adalah meningkatnya angka pengangguran dan
kemiskinan,” ujarnya.
Dia mengatakan dalam situasi sekarang, sektor pangan semakin strategis karena bila pangan tidak tercukupi dikhawatirkan berpotensi mengganggu stabilitas. Terlebih, Badan Pangan Dunia (FAO) sudah memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia akibat Covid-19.
Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan Franky Oesman Widjaja menambahkan pertumbuhan sektor pertanian, termasuk pangan tetap tinggi pada saat sektor lain justru sedang menurun, sehingga perlu terus dikembangkan.
Kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan yang mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, perlu terus didorong.
Hal tersebut selaras dengan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ketahanan Pangan 2019 bahwa pangan dan pertanian bagian tidak bisa dipisahkan dalam sistem agribisnis dari hulu ke hilir.
“Artinya keberadaan dan kebersamaan petani dengan pengusaha merupakan sebuah keniscayaan,” kata Franky.
Franky mengungkapkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat membuka JFSS ke tiga pada 2015 lalu memberi target kepada KADIN untuk memberi pendampingan kepada 1 juta petani dari sebelumnya 200 ribuan petani. Target pendampingan kepada 1 juta petani tersebut sudah berhasil diwujudkan pada awal 2020.
Kadin bersama Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro) telah memberikan pendampingan kepada lebih dari 1 juta petani yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan pendampingan, petani mampu meningkatan produktivitas yang secara otomatis meningkatkan pendapatan mereka. Menurutnya, mereka tidak saja petani sawit dan produk perkebunan, melainkan juga petani palawija seperti padi dan jagung.
“Kami bertekad meningkatkan pendampingan menjadi dua juta petani pada 2023,” ujar Franky.
Menurut dia, meningkatkan produktivitas para petani dan sekaligus mencapai ketahanan pangan tidaklah mudah karena ada sejumlah kendala yang harus dihadapi, seperti ketersediaan lahan, benih unggul, pupuk, pembiayaan, pemasaran, irigasi, sarana penyimpanan hasil pertanian dan sarana prasarana lainnya, serta kelembagaan. Kendala lainnya juga, kebijakan pemerintah menyangkut bibit dan bahan baku peternakan sapi penggemukan.
HENDARTYO HANGGI
Foto 
