Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Bisnis Ritel PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Purnomo B. Soetadi mengatakan Bank Mualamat sudah tidak berpartisipasi dalam pembiayaan proyek Meikarta. Hal tersebut terjadi saat mencuat berita Meikarta mengenai proses perizinan dan pembangunan di pertengahan tahun 2017 yang belum selesai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Sehubungan dengan berita Meikarta mengenai proses perizinan dan pembangunan di pertengahan tahun 2017 yang belum selesai, maka mulai pada saat itu, Bank Muamalat sudah tidak lagi berpartisipasi dalam pembiayaan proyek Meikarta," kata Purnomo saat dihubungi, Rabu, 24 Oktober 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Purnomo mengatakan pada saat pembukaan Meikarta di awal, Bank Muamalat bersama Bank-Bank lain merupakan salah satu Bank yang ikut serta dalam pembiayaan kredit kepemilikan apartemen (KPA) di proyek Meikarta.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Boedi Armanto, sebelumnya mengatakan bank harus berhati-hati dalam menyikapi kasus semacam Meikarta. Proyek Meikarta yang digarap Lippo Group tersandung kasus dugaan suap perizinan.
“Bank hanya memberikan kredit kalau semua persyaratan, termasuk izin, sudah terpenuhi,” ujarnya, Ahad, 21 Oktober 2018.
Pada Maret lalu, Meikarta mengklaim telah bekerja sama dengan 12 bank untuk pembiayaan KPA. Namun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memutuskan menghentikan penyaluran kredit kepemilikan apartemen (KPA) baru di proyek Meikarta.
Menurut Boedi, kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit merupakan bagian dari manajemen risiko kredit. Dalam penyaluran kredit, kata dia, perbankan juga harus memperhatikan kepastian hukum.
Direktur Ritel Banking BNI, Tambok P.S. Simanjuntak, mengatakan penghentian penyaluran kredit untuk Meikarta akan berlangsung sampai ada kepastian hukum. “Kami memutuskan menyetop KPA bagi nasabah baru sampai proses hukumnya selesai,” kata dia, akhir pekan lalu. “Atau paling tidak ada titik terangnya ke mana.”
BNI juga akan mengevaluasi kredit yang sudah telanjur dikucurkan kepada pembeli properti di Meikarta. “Tim legal kami akan me-review, mengurus bagaimana penyelesaiannya,” ucapnya. Menurut Tambok, BNI memiliki 200 debitor KPA poryek Meikarta senilai total Rp 50 miliar.
HENDARTYO HANGGI I EGI ADYATAMA
Foto 
