Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Catatan Pengamat soal Keinginan Menkop Teten agar Koperasi Masuk Program Hilirisasi

Pengamat menyarankan perbaikan koperasi di Indonesia diprioritaskan, alih-alih menggagas agenda baru untuk hilirisasi

16 Juli 2023 | 12.35 WIB

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia Teten Masduki bersama UMKM di Smesco, Jakarta Selatan, Kamis, 24 November 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira
Perbesar
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia Teten Masduki bersama UMKM di Smesco, Jakarta Selatan, Kamis, 24 November 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan perekonomian Indonesia hingga saat ini belum dikuasai koperasi. Sebab, kata dia, bisnis koperasi belum banyak berkembang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Di sisi lain, koperasi menyimpan banyak masalah. Padahal, koperasi diharapkan menjadi sokoguru perekonomian nasional.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Karena itu, sesuai arahan Pak Presiden, kami ingin koperasi menjadi bagian dari program hilirisasi sumber daya alam dan industrialisasi," kata Teten dalam dalam acara Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-76 di Tennis Indoor Senayan, Rabu, 12 Juli 2023.

Teten mengatakan kementeriannya telah menginisiasi koperasi melalui produk sawit. Dia berujar, Indonesia memiliki potensi 50 juta ton sawit setahun dan termasuk terbesar di dunia. Namun, sektor ini masih dikuasai usaha besar. Produksinya pun belum maksimal.

"Masih jual CPO. Paling tinggi, minyak goreng," ujar dia.

Ia ingin produksi dan kesejahteraan petani diperbaiki. Terlebih, sekitar 40,47 persen lahan sawit dimiliki petani. Ke depan, Teten ingin petani tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tetapi turut memproduksi minyak makan merah melalui koperasi. 

"Jadi, harus konsolidasi dengan koperasi. Per seribu hektar, kami ingin ada pabrik minyak makan merah, sehingga petani bisa menjual produk jadi," kata dia.

Adapun saat ini kontribusi koperasi terhadap PDB nasional masih di angka 5 persen. Sementara, Ketua Dewan Koperasi  Indonesia, Sri Untari, menargetkan untuk meningkatkan hingga menjadi 6 hingga 7 persen.  

"Kami ingin berkontribusi,  koperasi yang punya UMKM agar ke depan ikut bersama pemerintah Indonesia bisa mengentaskan ekonomi Indonesia dari koperasi," kata Sri Untari.

Untuk itu, Sri Untari mendorong agar regulasi perkoperasian segera dituntaskan. Terlebih, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah disahkan. Adapun saat ini, pemerintah juga sedang memproses revisi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sulit kalau industrinya masih lemah

Menanggapi keinginan Teten, Pengamat koperasi sekaligus Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto menilai keterlibatan koperasi dalam program hilirisasi pemerintah, sebagaimana diinginkan Menteri Koperasi dan UKM, sulit dijalankan.

"Fondasi pengembangan kekuatan bisnis sektor riil itu ada di sektor keuangannya. Kalau industri keuangannya saja masih carut marut dan lemah, ya sulit diharapkan dapat masuk ke proses hilirisasi," kata Suroto kepada Tempo, Rabu malam, 12 Juli 2023.

Pengamat sarankan perbaikan koperasi jadi prioritas

Suroto pun menyarankan perbaikan koperasi di Indonesia diprioritaskan, alih-alih menggagas agenda baru untuk hilirisasi. "Bubarkan koperasi papan nama dan koperasi abal-abal dulu," kata Suroto. Setelah itu, pemerintah  bisa melakukan pengembangan koperasi.

Bubarkan koperasi abal-abal dulu

Suroto juga  menilai Menteri Teten salah konsep dalam pengembangan kebijakan perkoperasian.

"Semestinya, yang terpenting, lakukan rehabilitasi koperasi. Bubarkan koperasi yang hanya papan nama dan koperasi abal-abal dulu," kata Suroto.

Setelah itu beres, kata Suroto, baru konsolidasi dan lakukan pengembangan. Menurutnya, sulit mengembangkan sebuah lembaga yang masih terus dirundung masalah.

Suroto lantas menganalogikan koperasi sebagai pohon jati yang sedang tumbuh di antara semak belukar tebal. "Jati itu bisa mati. Jadi, dibersihkan dululah semak belukarnya," tuturnya.

Sayangnya, dia menduga, Menteri Teten sepertinya tak bernyali untuk membubarkan rentenir dan koperasi abal-abal. 

RIRI RAHAYU

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus