Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

CPNS 2024 Belum Kunjung Dibuka, Kemenpan RB: Screening Dokumen Usulan Belum Selesai

Kemenpan RB menjelaskan ada perbedaan teknis pengumpulan rincian formasi yang menghambat pengumuman CPNS tahun ini.

4 Mei 2024 | 08.49 WIB

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Perbesar
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis 9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkap alasan belum membuka rekrutmen meski formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 baru diumumkan. Menurut Azwar, pembukaan CPNS dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) masih menunggu usulan jumlah formasi CPNS 2024 dan PPPK dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan kementerian lainnya yang membutuhkan tenaga kerja.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Ia menjelaskan, ada perbedaan teknis pengumpulan rincian formasi yang menghambat pengumuman tahun ini. Rincian formasi sebelumnya langsung diserahkan dari Kemenpan RB.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kini, pengumpulan formasi harus melalui lembaga masing-masing lebih dulu, termasuk lembaga daerah. Menurut Anas, lembaga daerah paling memahami prioritas kebutuhan mereka. Namun, sistem itu ternyata memerlukan proses yang lebih lama karena membutuhkan koordinasi secara terus menerus.

“Masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan screening dokumen usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi yang cukup besar,” ucapnya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta Pusat, pada Jumat, 3 Mei 2024.

Kendala lain yaitu, instansi masih melakukan pemetaan jabatan, keterlambatan informasi terhadap data non-ASN, baik jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, serta jabatan yang diusulkan. Beberapa instansi juga belum selesai memuktahirkan data dan jabatan oleh instansi pada pelayanan elektronik.

Oleh karena itu, tenggat waktu terus diperpanjang. Dari yang mulanya target selesai di tanggal 5 April 2024, diperpanjang menjadi tanggal 20, hingga akhirnya selesai di tanggal 30 April 2024.

”Sebagian kementerian atau lembaga sudah mengirimkan informasi dan sebagian belum,” ujar Anas. 

Ia mengungkap Kemenpan RB dan BKN terus melakukan pertemuan lewat Zoom atau telepon untuk menyatukan pemahaman yang sama mengenai aturan formasi. Hingga kini, keduanya terus memberikan bimbingan teknis soal formasi apa saja yang bisa mendaftar dan tidak bisa.

Sebab, tidak semua formasi dapat diterima. Ia mencontohkan sempat ada komplain dari daerah yang menanyakan alasan mengapa ada penolakan untuk tenaga kesehatan.

“Ternyata bagi instansi pembina prioritasnya itu pelayanan kesehatan, bukan yang kerja di kantor kesehatan. Yang teknis-teknis ini nanti ada coaching kliniknya. Kita jemput bola,” ujarnya.

Hingga Kamis, 2 Mei 2024, pukul 20.10 WIB, Kemenpan RB mencatat sebanyak 602 instansi pemerintah telah merinci formasi ke dalam sistem layanan SIASN BKN, dengan rincian sebagai berikut:

  • 4 instansi belum membuat rincian
  • 36 instansi sedang menyusun rincian formasi melalui layanan elektronik
  • 39 instansi sudah mengirim rincian formasi, tinggal mengajukan digital signature SPJTM
  • 371 instansi sudah dalam tahap proses verifikasi dan validasi oleh BKN
  • 152 instansi sudah selesai melalui proses validasi dan digital signature dari kepala BKN

Pilihan Editor: LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus