Direksi Dinonaktifkan, Dewas: Operasional TVRI Tak Terganggu

Tempo.Co, Jakarta - Ketua Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia atau TVRI memastikan penonaktifan tiga direktur di tubuh lembaga penyiaran pelat merah itu tidak bakal mengganggu keberjalanan operasional ke depannya. Khususnya, ketika saat ini TVRI terlibat dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Virus Corona alias COVID-19.

"TVRI adalah lembaga penyiaran yang telah berusia 57 tahun sehingga tidak bergantung kepada individu, tetapi kepada sistem dan manajemen," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Maret 2020. Dengan kesiapan sistem, sumber daya, kompetensi, dan pengalaman karyawannya, ia meyakini lembaganya akan bisa menjalankan program-program dengan baik.

Hari ini Dewan Pengawas resmi mengirim surat pemberitahuan rencana pemberhentian sekaligus menonaktifkan tiga anggota dewan direksi TVRI. Tiga orang itu antara lain Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra, Direktur Keuangan Isnan Rahmanto dan Direktur Umum Tumpak Pasaribu.

Arief mengatakan ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi penonaktifan itu. "Ada pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang telah dilakukan, sebagian besar pelanggaran mantan Direktur Utama Helmy Yahya melibatkan tiga anggota direksi tersebut," ujar dia. Tiga direksi yang diberhentikan antara lain Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra, Direktur Keuangan Isnan Rahmanto dan Direktur Umum Tumpak Pasaribu.

Alasan lainnya, kata Arief, adalah adanya kerugian yang dialami TVRI, antara lain utang kepada Mola TV sebesar Rp 27,2 miliar untuk tayangan Liga Inggris yang ditagihkan untuk setengah musim kompetisi di 2019. Perseroan pun pada akhir 2019 memiliki tunggakan pembayaran Rp 42 miliar yang dianggap melonjak dibanding tahun 2018 sebesar Rp 7,9 miliar.

"Utang kepada Mola TV yang jatuh tempo November 2019 dan dijanjikan dibayar melalui PNBP sampai Maret 2020 belum dapat dipenuhi pembayarannya," kata Arief.

Arief pun mengatakan pemberhentian itu berkaitan dengan adanya ketidakharmonisan di internal TVRI, selepas dipecatnya Helmy Yahya pada awal tahun lalu. "Ada upaya provokasi yang dilakukan unsur direksi untuk mendiskreditkan Dewas melalui media sosial dan gerakan unsur karyawan," tutur dia.

Dari sana, ia mengaku mendapat laporan dari kalangan kepala satuan kerja di daerah mengenai intimidasi kepada satker di daerah lantaran mendukung dewan pengawas dan tidak sejalan dengan tiga direksi. Sebanyak lebih dari kepala stasiun dan kepala satuan kerja itu pun mendorong Dewas meneruskan pemilihan Direktur Utama TVRI, sehingga penyelenggaraan perusahaan bisa lebih baik.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Dewas, kata Arief, adalah jajarannya mendorong direksi untuk segera memperhatikan dan membayar tunjangan kinerja seluruh karyawan yang menurutnya dihambat direksi. "Diharapkan kondisi ini bisa diselesaikan dengan penonaktifan direksi yang ada dan menyiapkan pelaksana harian dari para senior di TVRI sehingga bisa lebih memahami aspirasi kondisi para karyawan," tutur Arief.

Dalam keterangan tertulis, Ketua Komite penyelamat TVRI Agil Samal menyayangkan sikap dewan pengawas yang ceroboh dengan melakukan kebijakan Non Aktif kepada tiga direksi definitif di kantornya.

"Hal ini menunjukan Dewas lebih mementingkan kepentingan sektoral dibanding kepentingan Negara," ujarnya. "Padahal saat ini TVRI tengah dipercaya sebagai bagian dari gugus tugas nasional dalam menyampaikan informasi publik agar Negara dapat menekan jumlah korban jiwa akibat pandemic COVID-19 yang semakin melebar."

Dewan Pengawas TVRI sebelumnya telah memecat Helmy Yahya melalui surat bernomor 8/DEWS/TVRI/2020. Sebelum dipecat, Helmy sempat dinonaktifkan dari jabatannya pada 4 Desember 2019. Helmy lalu mengirim surat pembelaan yang dikirimkan kepada Dewan Pengawas pada 18 Desember 2019.