Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Yogyakarta - Raja Keraton yang juga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X optimistis pembangunan infrastruktur strategis mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di DIY secara signifikan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sultan mengacu pada data Bank Indonesia Yogyakarta. Memasuki triwulan III tahun 2019, pertumbuhan ekonomi DIY diperkirakan mencapai 7,3 persen dari sebelumnya hanya 6,4 persen. “Hal ini patut dijaga agar pertumbuhan ekonomi tidak menurun dan tidak menghilangkan lapangan kerja,” ujarnya, Selasa, 26 November 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lebih jauh Sultan membeberkan saat ini Yogyakarta tengah mencoba mengembangkan kawasan aerotropolis sekitar 1.800 hektare. Kawasan yang disiapkan di Temon Kulonprogo ini menjadi semacam kota bandara yang dipersiapkan menyokong operasional bandara baru di Kulon Progo beroperasi penuh April 2020 mendatang.
Adanya kawasan aetropolis ini untuk menampung kegiatan-kegiatan perekonomian dam komersial seperti pergudangan dan sebagainya namun dikelola layaknya perkotaan yang memiliki fasilitas pendidikan, perumahan, kesehatan, bahkan juga masih ada persawahan.
Selain kawasan aetropolis, Sultan menuturkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun depan pihaknya juga merenovasi beberapa bangunan yang ada di Yogyakarta seperti Stasiun Tugu dan pembebasan jalan tol yang dimulai tahun 2020.
“Komitmen pembangunan jalan tol untuk membawa pertumbuhan ekonomi, bukan untuk mematikan usaha di Yogyakarta, dengan harapan Yogyakarta semakin tumbuh berkembang ditopang usaha mikro kecil menengah yang ada,” kata Sultan.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, Sultan mengakui membuka seluas luasnya investasi masuk. Sultan mengatakan kepada calon investor yang ingin mengajukan permohonan, apabila sudah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ketika lokasi dan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sudah ada, maka perizinan langsung bisa diproses.
Untuk syarat administrasi yang lainnya, itu akan diurus oleh Sekretaris Daerah dari masing-masing kabupaten. “Yang terpenting, bagaimana nanti dalam investasi di Yogyakarta itu menguntungkan, kalau rugi juga untuk apa. Apabila ada kesulitan di lapangan, pemerintah siap membantu secara langsung entah itu pembebasan atau problem yang lainnya,” ujar Sultan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Wimboh Santoso di Yogyakarta awal pekan ini mengatakan sebenarnya di DIY banyak sektor-sektor yang menjadi prioritas untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Langkah pertama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi itu, menurut Wimboh, bisa dilakukan dengan menggenjot ekspor atau substitusi impor, dan memperhatikan kembali sektor pariwisata. “Fokus sekarang, UMKM menjadi front line supaya bisa mendorong pertumbuhan korporasi dan mendorong ke bawah menstimulus pertumbuhan mikro,” ujarnya.
Foto 
