Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Ponorogo - Sejumlah petani di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur kesulitan mendapatkan solar bersubsidi untuk bahan bahar pompa air sebagai penunjang irigasi sawahnya. Setiap kali mendatangi SPBU, pasokan salah satu jenis bahan bakar minyak (BBM) itu kerapkali kosong.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Saya keliling (di beberapa SPBU) dan sering kosong,” ungkap Muryani salah seorang petani di Kecamatan Babadan, Rabu, 30 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ketika pasokan di suatu SPBU diketahui tersedia, ia bersama sejumlah warga lain harus rela antre selama beberapa waktu. Mereka tetap sabar lantaran saluran irigasinya mulai mengering saat musim kemarau berlangsung seperti sekarang.
Setelah beberapa saat mengantre dan giliran mendapatkan solar sudah tiba, petugas justru SPBU membatasi pembelian. Padahal, surat pengantar dari desa sudah dibawa warga. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan petani terhadap solar bersubsidi yang meningkat.
“Saya berharap agar pemerintah memperhatikan petani. Setiap kali butuh solar, seringkali susah mendapatkannya,” ungkap Muryani.
Ia menduga kelangkaan solar bersubsidi karena karena pengurangan pasokan dari pihak Pertamina di Madiun. Sebab, pengiriman diketahui berlangsung tiga hari sekali dalam beberapa waktu terakhir. Padahal distribusi sebelumnya berjalan setiap hari.
Menanggapi itu, Section Head Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Taufiq Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengurangi pasokan BBM bersubsidi. “Bukan Pertamina yang mengurangi, tapi dari SPBU yang menyesuaikan kuotanya,” ujar dia saat dikonfirmasi.
Ia menyatakan, masing-masing SPBU mendapatkan kuota BBM bersubsidi. Untuk SPBU A, misalnya, kuotanya 100 liter, maka harus diatur sedemikan rupa agar jumlah tersebut untuk kebutuhan selama 12 bulan.
“Kalau tidak memenuhi atau melebihi, SPBU akan kena denda untuk mengganti selisih (jumlah subsidi),” kata Taufiq.
Menurut dia, kuota tersebut merupakan usulan dari masing-masing SPBU melalui pemerintah daerah. Kemudian, diteruskan ke pemerintah pusat. Apabila ada usulan penambahan, maka alurnya juga sama.
Foto 
