Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan badan usaha milik desa atau BUMDes. “Justru BUMDes akan semakin diperkuat posisinya oleh kopdes karena akan menjadi mitra kerja dalam membangun perekonomian desa,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ferry mengatakan salah satu kekhawatiran dari adanya Koperasi Merah Putih adalah akan tumpang tindih dengan BUMDes. Ia mengatakan telah melakukan mitigasi dari potensi risiko terutama dalam hal penyaluran modal kerja. “Ada mekanisme yang akan diikuti oleh kopdes.” Ferry mengatakan kementeriannya juga akan melakukan pendampingan dalam menjalankan koperasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di lain pihak, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mempertanyakan urgensi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Jika tujuannya untuk memperkuat perekonomian desa, menurut Ronny, semestinya pemerintah fokus mengembangkan (BUMDes). “Kelembagaannya Koperasi Desa Merah Putih yang dari nol itu menafikan kelembagaan BUMDes,” kata Ronny ketika dihubungi Tempo, pada Selasa, 22 April 2025.
Ronny mengatakan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai cara cepat pemerintah memberi masyarakat pekerjaan. Padahal, kata Ronny, BUMDes juga berpotensi untuk menyerap tenaga kerja. Ia mewanti-wanti penyerapan tenaga kerja itu hanya terjadi selama koperasi itu menyimpan kredit. “Kalau habis, kalau berisiko nobody know what will happen,” ujar dia.
Ketimbang memaksakan kehendak dengan membentuk puluhan ribu koperasi, kata Ronny, semestinya pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk berkembang.
Misalnya, memberikan lapangan pekerjaan, memperbaiki iklim investasi, berinvestasi dengan entitas bisnis yang profesional. “Itu lebih baik lah ketimbang pemerintah berambisi pengen membawa masyarakat menjadi pelaku ekonomi sementara pemerintah sendiri nggak becus berbisnis,” ujar dia.
Melalui penerbitan Inpres 9/2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga serta kepala daerah mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Prabowo mengatakan, pembangunan koperasi itu merupakan upaya mendorong swasembada pangan dan pembangunan desa untuk pemerataan ekonomi.
Dalam pembentukan koperasi itu, Prabowo memberikan tujuh perintah kepada Menteri Koperasi. Salah satu permintaan Prabowo adalah agar Menteri Koperasi menyusun bisnis model yang meliputi skema hubungan kelembagaan antarkoperasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan lembaga ekonomi lainnya yang ada di wilayah administratif itu.
Prabowo meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk melaksanakan Inpres tersebut dan bersinergi secara aktif. Mereka juga diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan Inpres kepada Presiden secara berkala.
Pilihan editor: Danantara Menunda RUPS BUMN. Apa Risikonya?
Foto 
