Belum Putus Berdebat Soal Data Beras

JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) masih belum juga bisa memenuhi gudangnya untuk mencapai 1,2 juta ton beras--sesuai dengan target pemerintah pada akhir tahun ini. Cadangan beras Perseroan kini masih di bawah 600 ribu ton, lantaran terus disalurkan untuk program Kestabilan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) namun tidak bertambah signifikan dari serapan.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan Bulog, Tomi Wijaya, mengatakan serapan beras Perseroan sejak awal Januari hingga sekarang hanya mencapai 953 ribu ton, meningkat 40 ribu ton dibandingkan dengan data per 22 November lalu. Padahal Perseroan telah menerima data potensi pasokan anyar dari Kementerian Pertanian melalui surat tertanggal 29 November 2022.

Di dalam surat itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menyampaikan kepada Direktur Utama Bulog Budi Waseso bahwa sejumlah penggilingan di 24 provinsi siap memasok beras ke Perseroan dengan total volume sekitar 610.632 ton hingga akhir Desember. Namun, menurut Tomi Wijaya, pasokan dari penggilingan yang disampaikan Kementerian Pertanian itu belum cukup untuk memenuhi target perseroan.

"Jadi, kemarin Kementan itu mengirim data penggilingan yang sebagian besar sudah kontrak dengan kami dan sudah masuk barangnya. Dan jumlah kontraknya juga tidak seperti angka yang diberikan," ujar Tomi kepada Tempo, kemarin.

Pernyataan tersebut menambah panjang daftar saling silang soal data beras antara Kementerian Pertanian dan Bulog. Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta Holding BUMN Pangan bersama Komisi Pangan Dewan Perwakilan Rakyat pun, Perseroan sempat menyampaikan bahwa data potensi penggilingan yang siap memasok beras ke Bulog tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Kala itu, Bulog diberi data setelah Kementan berjanji membantu menyiapkan pasokan beras sebanyak 500 ribu ton dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal November 2022. Namun, setelah Bulog bersama TNI dan Polri mengecek ke lapangan, perusahaan-perusahaan penggilingan tersebut hanya menyanggupi memasok di bawah data yang disampaikan Kementan.

"Ini sudah ada polisi dan TNI ikut menyaksikan. Kalau ada Dirjen asal ngomong, mengerikan sekali. Ini pertaruhan negara," ujar Budi Waseso. Menampik tudingan tersebut, Suwandi menjelaskan bahwa data yang disampaikan Kementerian Pertanian kepada Bulog adalah data komitmen awal yang belum dikonfirmasi ulang.

Lantaran pasokan tersebut ternyata tidak bisa dipenuhi hingga saat rapat dengar pendapat bersama DPR digelar, Dewan pun meminta Kementerian Pertanian kembali membantu menyiapkan pasokan sebanyak 600 ribu ton dengan tenggat Rabu pekan lalu. Kementan pun menyampaikan data tersebut pada hari terakhir atau tenggat yang diberikan DPR. Dengan berbekal data tersebut, Kementan berharap Bulog tidak perlu mengimpor untuk memenuhi pasokannya.

Tempo pun telah mengecek langsung beberapa penggilingan yang disebutkan dalam data Kementan tersebut, antara lain di Demak dan Bondowoso. Namun dua penggilingan yang ditanyai Tempo mengakui bahwa mereka tidak sanggup memasok beras sebanyak yang disampaikan Kementan, lantaran pasokan gabah ke penggilingan tengah seret di periode paceklik ini.