Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI masih belum mendapatkan kepastian setelah adanya penolakan dari pemerintah soal rencananya mengimpor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Manager External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter Leza Arlan mengatakan masih terus berproses untuk mendapatkan restu mengimpor trainset bekas dari negeri Sakura tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ditunggu update-nya aja ya, saat ini masih proses," kata Leza dikonfirmasi Tempo, Kamis 9 Maret 2023.
Ia mengatakan PT KCI bersama PT KAI baru saja menandatangani kontrak kerja pengadaan trainset oleh PT INKA yang akan terealisasi pada tahun 2025. "Hari ini penandatanganan kontrak kerja sama," kata Leza.
Jumat, 3 Februari 2023, Anne Purba selaku Vice President Corporate Secretary KCI mengatakan pihaknya membuat rencana pengadaan kereta bukan baru atau bekas untuk mengganti KRL yang mulai tahun ini akan dikonservasi.
"Adapun jumlah kereta yang akan dikonservasi sebanyak 10 pada tahun 2023, dan 19 pada tahun 2024," kata Anne.
Menurut Anne, KCI memiliki opsi selain impor kereta bekas yaitu dengan memperbarui teknologi kereta yang akan dikonservasi. Namun, dia menilai pengerjaannya akan memakan waktu lebih lama sekitar satu sampai tahun. KCI pun menyatakan telah berdiskusi dengan PT INKA, Jepang, dan Spanyol terkait sharing upgrade teknologi ini.
KCI juga telah menandatangani MoU dengan PT INKA untuk pengadaan KRL baru produksi lokal, dengan total pesanan 16 trainset senilai Rp 4 triliun. MoU yang diteken sejak 2022 tersebut menyepakati bahwa kereta akan bisa dioperasikan pada 2025 sampai 2026.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan impor KRL bekas dari Jepang tidak boleh terulang lagi. “Catatan yang terpenting adalah perencanaan kebutuhan kereta api seharusnya lebih terstruktur dan sistematis, jangka menengah dan jangka panjang,” ujar Agus.
Dengan begitu, Agus menyatakan semua pemangku kebijakan sudah siap. “Ke depan kasus seperti ini, apalagi impor, tidak boleh terulang lagi.”
Selain itu, Agus memberikan catatan lain. Pertama, adalah soal penggunaan produksi hasil industri dalam negeri. Kedua, jika kebijakannya retrofit atau penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama, Agus merekomendasikan tetap tercipta penyerapan tenaga kerja.
Ketiga adalah pelayanan transportasi publik tetap terjaga. “Importasi tetap ada dalam opsi, walaupun tidak prioritas (apalagi barang bekas),” tuturnya.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | AMELIA RAHIMA SARI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
