Sebulan Lewat, 4 Fakta Pasca Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa kejadian kebakaran yang berkaitan dengan fasilitas PT Pertamina (Persero) terjadi sepanjang 2023, salah satunya kebakaran di Depo Petamina Plumpang, Jakarta Utara pada 3 Maret 2023 lalu.

Api yang bersumber dari pipa bensin di kompleks tersebut membumbung tinggi hingga menyebabkan rumah-rumah warga di sekitar Jalan Tanah Merah Bawah RT 12 RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, ikut dilahap si jago merah.

Tempo merangkum beberapa fakta pasca kejadian sebulan lalu tersebut, berikut diantaranya:

1. Penolakan relokasi warga di kawasan Depo Plumpang

Masyarakat Tanah Merah merupakan salah satu korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menolak relokasi dari tempat tinggalnya. Terutama warga RW 009 Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja yang memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) sementara kawasan di masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Hal ini dikomandoi Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Tanah Merah Frengky Mardongan yang menyatakan warganya akan bertahan tinggal di hunian dekat Depo Pertamina Plumpang. Perlu diketahui lokasi warga RW 009 berdempetan langsung dengan kawasan Depo Pertamina dimana jaraknya hanya berbatasan dengan tembok.

"Kalau kami sendiri ya tetap memilih bertahan sesuai dengan rapat besar dan seluruh warga Tanah Merah dan perwakilan Tanah Merah," ucap Frengky kepada Tempo.

2. Depo Plumpang akan direlokasi ke PT Pelindo

PT. Pertamina akan memindahkan lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Depo Plumpang ke lahan reklamasi milik PT Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara. Pembangunan Depo itu diperkirakan akan mulai dibangun pada akhir 2024.

Sebagaimana dijelaskan Antara, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir  mengatakan lahan di Pelindo akan siap dibangun pada akhir 2024. Pembangunan lahan tersebut membutuhkan waktu selama 2 hingga 2,5 tahun.

Mengutip dari bumn.go.id lokasi pemindahan Depo Plumpang akan diletakkan pada area terminal New Priok, area yang diperuntukan sebagai Product Terminal. Lokasi ini terletak di Waterfront, sehingga memudahkan aktivitas bongkar muat minyak dan gas dari kapal ke terminal dan sebaliknya.

Tak hanya itu, lokasi ini dipilih berdekatan dengan jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) serta NewPriok Eastern Access (NPEA) yang menambah kemudahan akses langsung dari New Priok menuju kawasan industri di Cibitung dan Cikarang.

3. Depo Pertamina Plumpang tidak safety sehingga mengalami kebakaran dua kali

Depo Pertamina Plumpang sudah tidak layak, lantaran berada di tengah kawasan penduduk padat. Selain itu Depo Plumpang juga tidak tersedia buffer water cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa.

Pada 2021 Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati sempat memaparkan Depo Plumpang sudah tidak safety sama sekali. Oleh sebab itu, kebakaran yang terjadi pada 3 Maret lalu merupakan kejadian yang kedua.

Sebelumnya, Depo Pertamina Plumpang pernah mengalami kebakaran hebat pada Minggu 18 Januari 2009 silam. Kebakaran Depo Pertamina Plumpang disebabkan oleh faktor human error sehingga menyebabkan kerugian hingga sekitar Rp. 17 miliar. Sementara itu, korban jiwa akibat insiden itu berjumlah satu orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut.

4. Penolakan relokasi Depo Plumpang ke PT Pelindo

Rencana pemindahan kawasan Depo Plumpang ke lahan reklamasi milik PT Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara ditolak pengamat perminyakan, Kurtubi. Menurutnya pemukiman warga yang harus direlokasi dan dipindahkan, lantarana lahan tersebut milik perusahaan Pertamina. Pembangunan Depo Plumpang di lahan Pelindo akan membutuhkan biaya yang sangat besar.

Selanjutnya penolakan juga muncul dari menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia menegaskan warga yang bermukim di sekitar Depo Plumpang yang harus pindah. Luhut juga mengatakan semulanya buffer zone disiapkan untuk menghindari kejadian ledakan Depo Plumpang yang bisa berdampak ke warga sekitar.

Menukil dari idxchannel.com pemindahan Depo Pertamina Plumpang juga mendapat penolakan dari Anggota Komisi VII DPR RI Siaikhul Islam yang mengungkapkan pemindahan tersebut tidak realistis dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Pendapat ini didukung pakar energi, Yusri Usman yang menilai pemindahan ini defisiensi. Menurut perhitungannya pemindahan tersebut akan membutuhkan biaya mencapai Rp. 4,5 triliun.

IDXCHANNEL | BUMN.GO.ID | ANTARA

Pilihan editor : Pernah Diusulkan Heru Budi, Apa Kabar Ide Buffer Zone di Depo Pertamina Plumpang?

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.