Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Sejumlah praktisi bidang transportasi mengganggap subsidi tarif belum menjamin ketertarikan penumpang terhadap LRT Jabodebek.
Jika masyarakat puas dan minat keterangkutan LRT semakin tinggi, pemerintah tidak perlu menggelontorkan subsidi terlalu lama dan bisa menaikkan harga secara bertahap.
Skema diskon bisa menjadi tak efektif jika layanan sepur berteknologi non-masinis itu bermasalah.
JAKARTA – Sejumlah praktisi bidang transportasi mengganggap subsidi tarif belum menjamin ketertarikan penumpang terhadap layanan light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi atau LRT Jabodebek.
Menurut Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, perhitungan kemauan masyarakat untuk membayar (willingness to pay/WTP) dan kemampuan membayar (ability to pay) dalam rancangan moda transportasi bisa berubah ketika masuk tahap operasional. Artinya, diskon tarif dari pemerintah belum tentu memudahkan konsumen pertama. “Makanya subsidi itu harus selalu dievaluasi, paling tidak di setiap kuartal,” kata dia kepada Tempo, kemarin, 28 Agustus 2023.
Aspek WTP dan ATP merupakan beberapa paramater yang dipakai Kementerian Perhubungan untuk menghitung besaran subsidi tarif LRT Jabodebek. Dalam kajian internal bersama tim independen Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (Polar UI); perwakilan konsultan PWC; serta divisi LRT dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), regulator juga meneliti harga moda angkutan lainnya sebagai pembanding. Pengeluaran dan biaya produksi dari operator pun turut menjadi pertimbangan untuk menentukan diskon tarif.
Hasilnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan diskon sebesar 78 persen yang dikonversikan menjadi tarif tetap (flat) sebesar Rp 5.000 per kilometer. Potongan harga itu diberlakukan di seluruh jalur layanan perdana LRT Jabodebek, sejak diluncurkan sampai akhir September 2023. Setelah periode itu, pemerintah akan mulai mematok tarif maksimal Rp 20 ribu untuk jarak terjauh LRT Jabodebek, setidaknya sampai akhir Februari 2024.
Dari keterangan tertulis pemerintah, Ahad lalu, tarif flat Rp 5.000 per km dan Rp 700 untuk setiap km lanjutan itu dibiayai dengan subsidi public service obligation (PSO) sebesar Rp 66 miliar. Jumlah tersebut dipakai untuk menalangi kegiatan operasional LRT hingga ujung 2023. Hitungannya pun belum mencakup subsidi untuk urusan prasarana.
Rute Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Jatimulya sepanjang 28 kilometer yang tarif normalnya Rp 37.268, sebagai contoh, kini bisa didiskon menjadi hanya Rp 23.900. Ada juga rute Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Harjamukti yang tarif rasionalnya bisa dipangkas dari semula Rp 33.275 menjadi Rp 21.800 karena sokongan PSO.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
