Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan dilantiknya Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri keuangan atau Wamenkeu memudahkan transisi kepemimpinan. Ia menyambut baik kehadiran anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo - Gibran tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Bendahara Negara itu mengatakan masuknya Thomas akan membuat tugas peralihan kepemimpinan makin ringan. “Karena komunikasi berarti sudah otomatis terjalin, untuk menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan Pak Prabowo dan bagaimana memasukkan dalam APBN 2025,” ujarnya dalam konfrensi pers perkenalan Wamenkeu baru di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis 18 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Seperti diketahui, Prabowo punya beberapa program jika dilantik sebagai presiden. Salah satunya adalah makan bergizi gratis yang menelan anggaran Rp 71 triliun per tahun. Jika sebelumnya perlu mengundang tim untuk membahas perihal keuangan negara, Sri Mulyani mengatakan saat ini tidak perlu lagi. “Enggak perlu ada pertemuan khusus karena sekarang Mas Thomas sudah ada di sini,” kata dia.
Menkeu memaparkan, Thomas akan ikut dalam penyusunan rancangan APBN 2025. Sebagai wakil menteri keuangan II, pria yang juga disapa Tommy itu akan memperkuat koordinasi dengan tim dalam proses transisi.
Posisi Tommy di tim gugus sinkronisasi adalah sebagai ketua bidang ekonomi dan keuangan. Karena itu selama tiga bulan Sri Mulyani mengaku intens berkomunikasi dengannya. “Kami akan bersama-sama menjaga instrumen fiskal keuangan negara, agar manjadi instrumen yang bisa diandalkan dalam tujuan bernegara,” ujar Menkeu.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mengkritisi pelantikan wamen keuangan baru. Ia mengatakan penunjukan keponakan Prabowo, adalah sebatas akomodasi politik. Ke depannya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan nepotisme.
“Apalagi bila nanti saat Prabowo dilantik, Pak Thomas Djiwandono masih dipertahankan atau bahkan diangkat menjadi Menkeu,” ujarnya saat dihubungi Kamis 18 Juli 2024.
Ia memahami perlu upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo dalam APBN 2025. Semuanya akan dilihat dalam Nota Keuangan dan RAPBN yang akan dibacakan Presiden Jokowi tgl 16 Agustus nanti, karena di KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat. “Tapi harusnya bukan ponakannya Pak Prabowo sendiri yang ditunjuk, bisa profesional yang lain,” ujarnya.