Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti atau Data Analyst Continuum dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Maisie Sagita mengungkap hasil analisis big data unggahan atau tweet warganet mengenai Taat Bayar Pajak di Era Fenomena Pejabat Pamer Harga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menjelaskan bahwa dampak dari beberapa isu soal Kementerian Keuangan tidak membuat masyarakat malas bayar pajak. Isu tersebut di antaranya pejabat pajak pamer harta, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga kasus penerima hadiah tapi harus bayar pajak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ternyata jawabannya tidak (malas bayar pajak), karena kami menemukan bahwa meskipun rakyat ini banyak mengeluh bukan berarti orang itu malas bayar pajak,” ujar dia dalam diskusi virtual pada Selasa, 28 Maret 2023.
Maisie melakukan analisis pengguna Twitter berbasis big data yang dapat merepresentasikan opini publik secara real-time. Sedangkan alasan menggunakan media Twitter, karena merupakan salah satu sosial media populer di Indonesia dan banyak digunakan oleh orang-orang untuk menyampaikan berita, opini, komentar, kritik, maupun saran.
Unggahan atau tweet itu dikumpulkan, ke disaring dari media dan buzzer. Tujuannya agar menunjukkan opini masyarakat sepenuhnya, bukan opini dari media atau buzzer. Tweet yang sudah disaring itu kemudian dianalisa, ada analisa expusure-nya, analisa sentimennya, maupun analisasi topik perbincangannya.
Selanjutnya: pelaporan SPT Tahunan pajak itu naik hingga 40 persen
Untuk data yang digunakan adalah data unggahan warganet Twitter dari 17 Februari-23 Maret 2023 atau sekitar 5 minggu. Indef mendapatkan sekitar 680.000 perbincangan atau tweet, dari sekitar 460.000 user, di mana hampir 80 persen user tersebut berlokasi di Pulau Jawa.
“Dari 680.000 perbincangan hanya 13.000 yang menyuarakan ajakan untuk tidak bayar pajak,” ucap Maisie.
Hal tersebut, dia menuturkan, sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa per Februari 2023 kemarin pelaporan SPT Tahunan pajak itu naik hingga 40 persen. Namun di sisi lain agar narasi atau ajakan untuk tidak membayar pajak ini tidak semakin meluas, Maisie meminta agar pemerintah perlu mengevaluasi diri.
Selain itu, Indef juga mencoba mengetahui sebenarnya apa alasan timbulnya dari narasi tersebut. Ternyata, Maisie menilai, narasi tidak membayar pajak itu timbul karena rakyat yang melihat gaya hidup pejabat pajak yang mewah-mewah.
“Korupsi dan gaya hidup yang mewah ini menimbulkan rasa kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menurun. Sehingga mengakibatkan juga masyarakat untuk malas bayar pajak,” tutur dia.
Pilihan editor: Kasus Pejabat Pamer Harta hingga Dugaan TPPU Bikin Warganet Mengeluh soal Bayar Pajak
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
