Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez, Kamis, 14 September 2023, mengatakan bahwa negaranya menolak partisipasi warga negaranya sebagai tentara bayaran dalam perang, hal ini bertentangan dengan pernyataan duta besar Kuba di Moskow beberapa jam sebelumnya yang mengatakan pemerintahnya tidak menentang partisipasi sah warga negaranya dalam perang Rusia di Ukraina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pernyataan-pernyataan yang tampaknya bertentangan ini menyusul laporan-laporan yang dikelola pemerintah Kuba dan media asing yang menyatakan bahwa para pemuda Kuba telah mendaftar di militer Kremlin dalam beberapa bulan terakhir sebagai tentara bayaran dan korban dugaan skema perdagangan manusia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Posisi pemerintah Kuba yang tegas dan teguh, sesuai dengan undang-undang nasionalnya, bertentangan dengan partisipasi warga Kuba dalam konflik apa pun dan menentang tentara bayaran dan perdagangan manusia,” kata Rodriguez di media sosial.
Pekan lalu pihak berwenang Kuba mengatakan mereka telah menangkap 17 orang atas tuduhan terkait dengan jaringan penyelundup manusia yang diduga memikat pemuda Kuba untuk bertugas di militer Rusia di tengah konflik Ukraina.
Pihak berwenang Kuba mengatakan mereka yang berjuang untuk dipekerjakan sebagai tentara bayaran atau terlibat dalam perdagangan manusia dapat menghadapi hukuman penjara yang lama atau bahkan hukuman mati, tergantung pada tingkat keparahan kejahatannya.
Diplomat utama Kuba di Moskow, Julio Antonio Garmendia Pena, mengatakan kepada kantor berita RIA yang dikelola pemerintah Rusia beberapa jam sebelumnya pada Kamis bahwa mereka yang ditangkap di Kuba, semuanya warga negara Kuba, terlibat dalam kegiatan ilegal dan melanggar hukum.
“Kami tidak menentang warga Kuba yang hanya ingin menandatangani kontrak dan secara sah mengambil bagian dengan tentara Rusia dalam operasi ini. Namun kami menentang ilegalitas dan operasi yang tidak ada hubungannya dengan bidang hukum,” RIA mengutip pernyataan duta besar.
Kuba tidak menanggapi pertanyaan Reuters mengenai pernyataan yang tampaknya bertentangan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan pada pekan lalu bahwa jaringan perdagangan manusia yang sedang diupayakan pihak berwenang untuk “dilenyapkan dan dibongkar” telah beroperasi dari Rusia “untuk memasukkan warga Kuba yang tinggal di sana, dan bahkan beberapa dari Kuba, ke dalam pasukan militer yang berpartisipasi dalam operasi perang di Ukraina.” .
Kementerian Pertahanan Rusia tidak menanggapi permintaan komentar Reuters mengenai masalah ini.
Rusia, yang memiliki hubungan politik yang kuat dengan Kuba yang dikuasai komunis, telah lama menjadi tujuan penting bagi para imigran Kuba yang ingin melarikan diri dari stagnasi ekonomi di dalam negeri.
Presiden Rusia Vladimir Putin tahun lalu menandatangani dekrit yang mengizinkan orang asing mendaftar wajib militer Rusia untuk menerima kewarganegaraan melalui prosedur jalur cepat.
Kuba membantah terlibat dalam perang Ukraina.
REUTERS
Foto 
