Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Mahathir Mohamad diguncang skandal video porno yang viral di media sosial yang melibatkan mirip sosok seorang menteri dengan ajudan wakil menteri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ajudan Wakil menteri perindustrian dan komoditas Malaysia bernama Muhammad Hziq Abdul Aziz mengaku bahwa dirinya yang ada di video itu bersama seorang menteri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Saya, Haziq Aziz, bersumpah bahwa saya pribadi dengan menteri di video yang viral kemarin," kata Aziz, seperti dikutip dari The Star dan Asia One, Rabu pagi, 12 Juni 2019.
Menurut Aziz, video itu diambil tanpa seizin dirinya pada tanggal 11 Mei saat berlangsung pemilu sela di Sandakan di kamar hotel Four Point.
Dia kemudian mengatakan, atasannya itu tak layak menjadi pemimpin . Dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan menteri itu.
Klip video dan sejumlah foto dua lelaki melakukan hubungan seks tersebar cepat Whatsapp.
Anggota Dewan Agung UMNO, Datuk Lokman Noor Adam melaporkan ke polisi masalah video itu.
"Saya ingin polisi menyelidiki keaslian video ini, yang telah menyebar, dan juga keterlibatan aktor-aktornya, yang aktingnya sangat tidak baik," kata Noor Adam.
Organisasi PKR Youth Leaders mendesak kedua orang yang muncul di video seks itu agar segera ditangguhkan dari jabatannya.
"Penangguhan harus secepatnya," kata MU Raja mewakili Kuala Selangor, seperti dikutip dari The Star, Rabu, 12 Juni 2019.
Baca juga: Menteri Malaysia Mundur Karena Video Seks
"Ini karena Mohammed Haziq telah mengakui ada di video porno, yang kami yakini palsu, melibatkan figus nasional," ujarnya.
"Kami berpendapat bahwa kementerian, serta pemerintah, telah terluka akibat konspirasi terencana yang mencerminkan apa yang terjadi 20 tahun lalu," kata Raja.
Raja meminta ajudan deputi menteri di kabinet PM Mahathir Mohamad itu tidak lagi diizinkan secara resmi melakukan kontak dengan lembaga pemerintah dan publik demi kredibilitas kementerian setelah kasus video porno itu.
Foto 
