Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
INFO JABAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berupaya memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Termasuk melakukan pengawasan ketat dalam proses distribusi sebagai upaya menjaga mutu vaksin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pemprov Jabar telah menerima vaksin Covid-19 sebanyak 127.070 vial dengan ekuivalen 1 vial 9 dosis, pada Senin 22 Februari 2021. Saat ini, vaksin tersebut sedang didistribusikan ke kabupaten/kota.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jabar Marion Siagian mengatakan, pihaknya akan memastikan pendistribusian vaksin ke 27 daerah sesuai standar prosedur operasional (SOP) Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Pengamanan dan distribusi sudah terkoordinasi dengan Polri dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang membantu distribusi ke kabupaten/kota," ujar Marion berdasarkan rilis resmi tim Humas Jabar.
Marion menambahkan, rantai dingin menjadi fokus utama dalam pendistribusian. Karena itu, vaksin Covid-19 yang telah diterima Pemprov Jabar ini didistribusikan menggunakan kendaraan berpendingin cold box atau vaccine carrier.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan tempat pelayanan vaksinasi di kabupaten/kota termasuk dengan tenaga vaksinator terlatih. "Kabupaten/kota sudah membuat perencanaan untuk vaksinasi massal di daerah masing-masing," katanya.
Vaksinasi massal digelar untuk memperluas cakupan sasaran dan mempercepat penyuntikan vaksin. Selain itu, skenario penyuntikan vaksin Covid-19 di daerah terdampak banjir sudah disiapkan.
"Vaksinasi di daerah banjir tetap dilaksanakan dengan membuat strategi memindahkan tempat pelayanan ke faskes yang tidak terdampak banjir atau dilakukan di tempat pengungsian dengan pengawasan tim medis yang kompeten," ujar Marion.
Adapun jumlah sasaran vaksinasi tahap II di Jabar sekitar 6,6 juta orang. Rinciannya, 4.403.984 lansia dan 2.195.215 orang petugas publik. Dalam vaksinasi tahap II, Sumber Daya Kesehatan (SDM) Kesehatan yang belum menjalani vaksinasi dan lansia menjadi sasaran utama. Setelah itu, baru pelayan publik. "Semua sasaran akan divaksin, namun menunggu giliran disesuaikan dengan ketersediaan vaksin," katanya. (*)