TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada calon presiden yang menebar janji-janji kampanye yang berpotensi membahayakan negara. Menurut dia, janji seperti itu bisa menyakiti masyarakat dan mengganggu kestabilan negara. "Janji kampanye selama ini ada yang berbahaya," katanya melalui kanal Suara Demokrat di YouTube, Senin, 5 Mei 2014.
Salah satu janji kampanye berbahaya itu, kata SBY, berkaitan dengan rencana mengambil alih aset dari tangan asing. Menurut dia, ini adalah contoh janji muluk-muluk tapi efektif mencitrakan calon presiden tersebut sebagai pemimpin yang berani dan tegas.
Jika janji ini akhirnya dilaksanakan, SBY melanjutkan, Indonesia akan dituntut banyak pihak di pengadilan arbitrase. Menurut dia, tuntutan ini akan berdampak besar bagi negara karena akan mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dia dengan tegas menolak calon presiden yang mengkampanyekan pengambilalihan aset. "Saya tidak akan mendukung capres yang janji kampanyenya membahayakan negara," ujar SBY. (Baca: Pengamat Nilai Janji Kampanye SBY-Boediono Lebih Realistis)
SBY mengatakan, ada juga calon presiden yang berjanji akan kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan. Dengan perubahan konstitusi ini, kata dia, Majelis Permusyawaratan Rakyat bakal memegang kendali pemerintahan dan pemilihan langsung ditiadakan. Menurut dia, pelaksanaan janji kembali ke UUD 1945 ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. "Apakah tidak akan mengganggu politik?"
Menurut SBY, para calon presiden seharusnya membuat janji kampanye yang bisa dilaksanakan. Janji kampanye yang tidak diukur dengan baik, dia menuturkan, berpotensi menipu masyarakat. Kalaupun janji itu dijalankan, ada risiko tinggi yang membahayakan negara. "Kampanye berlebihan yang menipu rakyat." (Baca: Mega dan SBY Masih Jadi Tokoh Kunci Pilpres 2014)
ANTON WILLIAM
Terpopuler:
Foto Seksi Maria Renata Disorot Media Australia
Jokowi Datang, Kepala Sekolah Renggo Pingsan
Briptu Eka: I Love You, My Hubby
Mahasiswa Indonesia di Australia Tolak Prabowo
