atau cari berdasarkan hari
Koalisi Masyarakat menolak RUU Pertanahan. Mulai dari berpotensi memunculkan konflik sampai tak transparan.
Ombudsman RI menyebut program Jokowi - JK di bidang agraria jalan di tempat.
Keterbukaan mengenai kepemilikan lahan HGU dianggap penting untuk membongkar tumpang tindih peraturan yang terjadi selama ini.
YLBHI menilai penyelesaian konflik agraria di era pemerintahan Jokowi - JK dianggap tidak maksimal.
Dalam peringatan hari HAM sedunia, Komnas HAM menyoroti soal konflik agraria yang semakin masif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengklaim pemerintah berupaya agar ekonomi Indonesia tumbuh berkualitas
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, berjanji akan menyelesaikan konflik agraria di sana dalam setahun ia menjabat.
KPA menyayangkan pinjaman US$ 200 juta dari Bank Dunia yang diklaim pemerintah untuk reforma agraria.
Menurut Jokowi langkah pemerintah memberikan sertifikat secara bertahap merupakan usaha untuk menyelesaikan konflik agraria.
Pembahasan peraturan presiden mengenai pengelolaan bank tanah atau land bank masih belum selesai.
Menurut Sofyan, sertifikasi tanah akan terhambat apabila tambahan anggaran tersebut baru dianggarkan dalam APBN Perubahan 2017.
Ada 150 hektar sawah yang terendam Kali Progo muncul lagi setelah terjadi letusan Gunung Merapi.
Jokowi berpesan sertifikat tanah tidak digunakan untuk membeli motor atau mobil.
Penggunaan dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara untuk membiayai kekurangan anggaran sertifikasi lahan sedang dikaji.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN segera mengirimkan rancangan peraturan presiden atau perpres terkait dengan implementasi bank tanah
Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, backlog perumahan masih sangat besar
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan membangun rumah bagi petani Telukjambe yang menjadi korban sengketa tanah.
Pemerintah akan mempercepat pembahasan RUU Pertanahan bersama DPR.
Menteri Agraria menargetkan 5 juta sertifikat baru bisa diterbitkan dengan dana tambahan.
Pemerintah akan menyerahkan daftar inventaris masalah mengenai RUU Pertanahan ke DPR pada akhir Mei.
