atau cari berdasarkan hari
Surya Tjandra mengatakan bahwa social distancing merupakan cara pencegahan paling jitu sementara ini untuk mengurangi penyebaran virus corona.
Selama 2019, Ombudsman menerima 7.903 laporan. Sebesar 5.464 laporan telah diregistrasi dan ditindaklanjuti sedangkan sisanya dalam proses pemeriksaan
Kementerian ATR/BPN mengungkap banyak modus operandi yang dilakukan oleh mafia tanah di lapangan.
BPN menargetkan sertifikasi dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2020 mencapai 10 juta bidang tanah.
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah berhasil menyelesaikan 61 kasus mafia tanah sepanjang 2019.
"Sebagai wamen saya tidak keberatan untuk datang, kalau perlu saya menginap di tempat yang berkonflik," kata Surya Tjandra.
Surya Tjandra diberi waktu satu tahun oleh Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan reforma agraria
Ribuat petani rencananya akan menolak RUU Pertanahan. Mereka akan berunjuk rasa di Istana dan DPR.
Ketua Komisi II DPR menyebut RUU Pertanahan akan dikebut September.
Eko Cahyono melihat revisi UU KPK dalam konsep oligarki di agraria yang akan membuat reforma agraria jalan di tempat.
Menteri Agraria ditargetkan mencetak 9 juta sertifikat tanah rakyat.
RUU Pertanahan rencananya akan disahkan oleh DPR RI bertepatan dengan Hari Tani Nasional pada 24 September 2019 mendatang.
Draft RUU Pertanahan dianggap justru memberi kekuatan penuh kepada Kementerian dan Pemda dalam memberikan izin lewat kewenangan hak pengelolaan.
Tjahjo mendesak DPR segera mengesahkan RUU Pertanahan.
Koalisi Masyarakat menolak RUU Pertanahan. Mulai dari berpotensi memunculkan konflik sampai tak transparan.
Ombudsman RI menyebut program Jokowi - JK di bidang agraria jalan di tempat.
Keterbukaan mengenai kepemilikan lahan HGU dianggap penting untuk membongkar tumpang tindih peraturan yang terjadi selama ini.
YLBHI menilai penyelesaian konflik agraria di era pemerintahan Jokowi - JK dianggap tidak maksimal.
Dalam peringatan hari HAM sedunia, Komnas HAM menyoroti soal konflik agraria yang semakin masif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengklaim pemerintah berupaya agar ekonomi Indonesia tumbuh berkualitas
