atau cari berdasarkan hari
BPN memproses lebih dari 3.200 pelanggaran pemanfaatan ruang dari hasil audit tata ruang di 121 kabupaten-kota seluruh Indonesia
Agus Muldya bercerita soal kasus mafia tanah yang menjerat beberapa anggota di organisasinya.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal bukanlah satu-satunya korban dari keberadaan mafia tanah.
Pendaftaran tanah sistematis di seluruh wilayah Indonesia belum dilakukan. Sehingga sertifikat elektronik belum dibutuhkan.
BPN akan meluncurkan sertifikat tanah elektronik.
Jokowi menyebut, sejak adanya program PTSL, warga semakin cepat dan mudah mendapatkan hak sertifikat atas bidang tanah yang dimiliki.
Jokowi menargetkan pada 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia harus memiliki sertifikat, termasuk tempat ibadah.
KPA mengkritik klaim pemerintah dan DPR bahwa reforma agraria menjadi bagian dari keberpihakan UU Cipta Kerja.
Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan tema Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun ini mengingatkan agar setiap jajarannya meningkatkan kualitas dan pelayanan pertanahan dan tata ruang secara modern.
Konsorsium Pembaruan Agraria menggalang solidaritas petani untuk membantu pangan warga perkotaan terdampak Covid-19
Surya Tjandra mengatakan bahwa social distancing merupakan cara pencegahan paling jitu sementara ini untuk mengurangi penyebaran virus corona.
Selama 2019, Ombudsman menerima 7.903 laporan. Sebesar 5.464 laporan telah diregistrasi dan ditindaklanjuti sedangkan sisanya dalam proses pemeriksaan
Kementerian ATR/BPN mengungkap banyak modus operandi yang dilakukan oleh mafia tanah di lapangan.
BPN menargetkan sertifikasi dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2020 mencapai 10 juta bidang tanah.
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah berhasil menyelesaikan 61 kasus mafia tanah sepanjang 2019.
"Sebagai wamen saya tidak keberatan untuk datang, kalau perlu saya menginap di tempat yang berkonflik," kata Surya Tjandra.
Surya Tjandra diberi waktu satu tahun oleh Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan reforma agraria
Ribuat petani rencananya akan menolak RUU Pertanahan. Mereka akan berunjuk rasa di Istana dan DPR.
Ketua Komisi II DPR menyebut RUU Pertanahan akan dikebut September.
Eko Cahyono melihat revisi UU KPK dalam konsep oligarki di agraria yang akan membuat reforma agraria jalan di tempat.
