atau cari berdasarkan hari
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan tak ada momentum konstitusional yang dapat menjadi alasan untuk melakukan amandemen UUD 1945
Pakar hukum tata negara UGM Andi Sandi Antonius mengatakan tidak ada kepentingan yang mendesak untuk dilakukan amandemen UUD 1945.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak menjamin pembangunan berkelanjutan.
NasDem mengatakan belum ada kondisi mendesak untuk menjalankan amandemen UUD 1945.
Indonesia pernah mempunyai dua UUD yang berbeda dengan UUD 1945 yang diberlakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan.
Pakar Hukum Tata Negara University of Texas Profesor Richard Albert mengungkapkan upaya amandemen harus dibedakan dengan pemotongan konstitusi.
Partai Demokrat ikut merespon bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru bergabung dengan koalisi partai pemerintah.
Mahfud Md berujar amandemen UUD merupakan kewenangan MPR, sehingga pemerintah tidak bisa mengatakan setuju atau tidak setuju.
Arsul Sani mengapresiasi sikap Ketua Umum PDI Megawati yang menginstruksikan partainya slowing down dalam menjalankan agenda amandemen UUD 1945
Survei Fixpoll menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak setuju dengan wacana amandemen UUD 1945 jika untuk memperpanjang masa jabatan presiden
Formappi meminta MPR fokus saja dalam mensosialisasikan 4 Pilar daripada membahas amandemen UUD 1945.
Anggota DPR RI Arsul Sani mengatakan isu penundaan pelaksanaan Pilpres 2024 menjadi 2027 tidak mungkin terjadi karena hal itu melanggar kon
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan gagasan amandemen UUD 1945 masih perlu kajian mendalam
Sekjen PKS menilai pembahasan amandemen UUD 1945 di tengah pandemi sangat tidak tepat.
Ketua M Bambang Soesatyo menilai amandemen konstitusi jangan dianggap tabu. Sebab, di era reformasi amandemen UUD 1945 pernah dilakukan.
Anggota PKS Mardani Ali Sera khawatir akan terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi bola salju perubahan politik yang tak demokratis.
Taufik Basari mengatakan amandemen UUD 1945 merupakan hal yang sangat fundamental sehingga harus benar-benar melibatkan masyarakat.
Rencana amandemen kelima UUD 1945 kembali disinggung pimpinan Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi.
Ada tiga berita terpopuler di kanal Nasional Tempo.co. Mulai dari Jokowi jawab soal masa jabatan presiden hingga aparat hapus mural.
Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi khawatir pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan melebar.
