atau cari berdasarkan hari
Sepanjang 2019, hujan kritik masih mewarnai para anggota DPR. Mulai dari demo besar-besaran sampai rencana amandemen UUD 1945.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah meminta Jokowi tak emosional menolak amandemen.
Referendum perlu dilakukan jika pembahasan amendemen UUD 1945 yang dilakukan MPR tidak memperhatikan aspirasi rakyat.
Nasir mengatakan PKS ingin amendemen UUD1945 berdasarkan aspirasi rakyat, bukan segelintir elit atau kelompok tertentu.
PKS menolak masa jabatan Presiden tiga periode.
MPR menampung masukan terkait revisi masa jabatan presiden.
Usulan Surya Paloh agar amandemen UUD 1945 menyentuh masa jabatan presiden tak ingin ditanggapi pihak istana. Jokowi patuh pada hukum positif.
Parlemen Inggris menyetujui amandemen menunda Brexit hingga undang-undang penarikan diri Inggris dari Uni Eropa disahkan.
Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan Megawati ingin amandemen terbatas.
PDIP hanya ingin menghidupkan lagi GBHN dalam amandemen UUD 1945. Tak sampai membahas mekanisme Pilpres.
Ketua MPR menyinggung mekanisme pemilihan presiden dalam amandemen UUD 1945.
Ace menganggap keinginan mengamandemen UUD 1945 sebagai langkah mundur.
Pengamat menyebut rencana amandemen hanya agenda elit politik. Bukan suara rakyat.
Politikus NasDem di MPR mewacanakan perubahan masa jabatan Presiden dalam amandemen UUD 1945.
Yandri Susanto menilai amandemen konstitusi harus tetap berada di koridor yang telah direkomendasikan MPR periode 2014-2019.
Johnny G. Plate berpendapat amandemen Undang-undang Dasar 1945 harus dilakukan secara komprehensif.
Gerindra menolak amandemen UUD yang membuat presiden dipilih MPR dan masa jabatan presiden berubah.
Jokowi terang menolak rencana amandemen UUD 1945. Sebab, ia khawatir disusupi agenda politik lain.
MPR merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 kepada MPR periode berikutnya.
Cak Imin menganggap agenda amandemen UUD 1945 tak mendesak.
