atau cari berdasarkan hari
Zainal mengungkapkan ada sejumlah kemungkinan dari adanya amandemen UUD 1945. Apa saja?
Sekjen PKS menilai pembahasan amandemen UUD 1945 di tengah pandemi sangat tidak tepat.
Menurut dia, rencana amandemen UUD 1945 itu masih dalam tahap pengkajian yang dalam dan belum ada keputusan apapun dari fraksi-fraksi MPR.
MPR mengatakan telah berbincang dengan Presiden Joko Widodo soal rencana amandemen UUD 1945.
Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi khawatir pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan melebar.
Sejumlah menteri dan mantan pejabat yang dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diduga merancang skenario mengubah masa jabatan presiden
Orang-orang di lingkaran Presiden Jokowi ditengarai bermanuver menggolkan wacana masa jabatan presiden 3 periode. Ada 2 skenario disiapkan.
Sejumlah menteri dan mantan pejabat yang dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diduga merancang skenario kepemimpinan 3 periode.
Pakat hukum tata negara Bivitri Susanti meminta wacana amandemen UUD 1945 dihentukan, baik amandemen terbatas atau soal masa jabatan presiden.
Wakil Ketua MPR dari PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan ingin amandemen terbatas UUD untuk menghidupkan lagi GBHN. Bukan ubah masa jabatan presiden.
"Bagi PDIP, masa jabatan presiden dua periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal," kata Basarah merespon Amien Rais.
Menurut Politikus PKS Indra, persoalan di KPK saat ini bukan terkait dengan sosok pimpinan mau pun dewan pengawas, tapi sistem.
Dalam sistem pemerintahan presidensil, kata dia, cara yang paling efektif untuk memperkuat sistem presidensil adalah Pilpres langsung.
Mahfud mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan baru akan terlibat apabila usulan berdampak terhadap stabilitas negara.
Ketua MPR Bambang Soesatyo, Bamsoet mengatakan media massa seharusnya bisa menjadi oase menyegarkan bagi masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran.
Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan Megawati ingin amandemen terbatas.
PKB tetap ingin masa jabatan presiden dan wakil presiden lima tahun maksimal dua periode.
Pengamat menyebut rencana amandemen hanya agenda elit politik. Bukan suara rakyat.
Politikus NasDem di MPR mewacanakan perubahan masa jabatan Presiden dalam amandemen UUD 1945.
