Perputaran Dana dan Keterbukaan Data
Reformasi perpajakan terus bergulir. Setelah berakhirnya program amnesti pajak, pemerintah bergerak cepat dengan mengajukan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai keterbukaan informasi data keuangan (automatic exchange of information) untuk kepentingan perpajakan. Penerbitan peraturan itu nantinya akan menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk langsung mengakses kerahasiaan data informasi nasabah yang berasal dari bank, pasar modal atau bursa efek, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, baik untuk asing maupun domestik.
Konsekuensinya, harta yang selama ini masih "tersembunyi" di luar aset yang telah dideklarasikan melalui program amnesti pajak bisa terlacak Direktorat Jenderal Pajak atas nama pemilik, jumlah nominal, dan lokasi penyimpanannya. Pastinya, sanksi dengan tebusan dan penalti yang lebih berat akan menunggu.
17 Mei 2017 01:31 WIB
