atau cari berdasarkan hari
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,8 miliar dari APBD untuk menggelar Pilkades serentak.
PKS DPRD DKI Jakarta menyinggung soal reuni 212 dalam rapat paripurna RAPDB terkait penyampaian pandangan umum.
PSI DPRD DKI menyampaikan sejumlah catatan terhadap RAPBD DKI 2020 dalam rapat paripurna.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI menilai Pemerintah DKI kurang percaya diri lantaran menurunkan RAPBD menjadi Rp 87,9 triliun.
Sekretariat DPRD DKI meyakinkan kalau besar anggaran yang lolos di APBD 2019 normal, tidak seperti pada 2017 di era Ahok dan 2018 awal era Anies .
Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dana surplus APBD 2020 senilai Rp 25 miliar untuk penyertaan modal dua badan usaha milik daerah (BUMD).
Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bogor sepakat menetapkan APBD 2020 sebesar Rp 7,074 triliun dalam rapat paripurna Jumat malam, 29 November 2019.
APBD Kota Bekasi 2020 lebih rendah daripada tahun ini.
DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD tahun 2020 menjadi APBD.
Nilai rancangan APBD Kota Bekasi tahun depan turun dibandingkan dengan nilai APBD tahun ini.
Muncul surplus anggaran sekitar Rp 369 miliar. Kesepakatan rapat kemudian membagi dana tersebut untuk penambahan kegiatan berdasarkan komisi.
Pemerintah Kota Bekasi melakukan rasionalisasi APBD untuk menghindari tunda bayar tahun depan.
Sanksi berupa ancaman terhadap Gubernur dan DPRD DKI tidak menerima gaji selama enam bulan tertuang dalam UU Pemerintahan Daerah
"Tolong untuk perjalanan dinas untuk sosialisasi satu kali setahun saja, jangan wira-wiri," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Mulai tahun depan dana kelurahan untuk setiap kelurahan di Kota Depok mencapai Rp 2,7 miliar per tahun.
Sekda Depok membantah adanya diskriminasi dalam alokasi anggaran keagamaan dalam rancangan APBD Depok 2020.
"Kota Depok ini ada enam agama."
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi lampu hijau untuk program penghapusan denda pajak kendaraan demi mengejar target penerimaan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menyiapkan dana talangan untuk 10 ribu warga peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap program-program terkait pengentasan kemiskinan dan stunting masuk ke dalam APBD.
