atau cari berdasarkan hari
Sandiaga Uno bicara soal serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga 31 Juli 2018 Rp 27,41 triliun atau 36,51 persen.
Anggaran untuk tim terbaru bentukan Anies ini diklaim sudah masuk dalam APBD Perubahan yang sedang dibahas.
Sandiaga Uno menjelaskan per 31Juli 2018, anggaran tahun 2018 yang terserap sebesar Rp 27,41 triliun atau 36,51 persen.
Anies Baswedan hanya berkomentar singkat atas diterimanya Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk APBD 2018 oleh DPRD DKI.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi akhirnya menerima Laporan Keuangan Pertanggungjawaban APBD DKI tahun 2017.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melakukan rapat tindak lanjut mengenai Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2017.
Membengkaknya nilai SILPA 2017 membuat Prasetyo sempat menolak menandatangani LKPJ APBD DKI.
Anies menilai alotnya pengesahan raperda tentang LKPJ APBD DKI 2017 telah dipolitisasi oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
Anies Baswedan tegaskan program prioritas pembangunan di DKI harus dari APBD, bukan dana dari dunia usaha lewat KLB dan program CSR.
Fraksi PDIP memberi beberapa catatan ke Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi), termasuk soal saham perusahaan bir.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana meminta Gubernur Anies Baswedan segera menyerahkan surat pembahasan APBD Perubahan 2018.
Ekonom Indef pesimistis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyerap APBD DKI hingga akhir tahun ini.
Pemerintah Provinsi Banten masih mengkaji secara hukum Surat Edaran Kemendagri pada 30 Mei 2018 soal sumber dana THR PNS 2018.
Anies Baswedan sebelumnya menyampaikan, pembahasan APBD-P 2018 kemungkinan diajukan setelah Lebaran.
Salah satu yang disoroti adalah penyerapan anggaran untuk pembangunan kantor camat atau lurah pada 2017 yang dinilai rendah.
Kejaksaan Negeri Kota Depok mengungkap kasus dugaan penyimpangan dana APBD Kota Depok tahun 2016, yang ditujukan untuk perbaikan rumah tak layak huni.
Gubernur Zumi Zola diperiksa KPK terkait kasus suap pembahasan RAPBD Tahun 2018.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat atau APBD 2017 menembus 95,78 persen.
Yang harus diprioritaskan adalah anggaran bencana banjir, kemacetan, pendidikan, kesehatan. "Mendagri juga akan merevisi APBD," kata Tjahjo Kumolo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh orang saksi terkait kasus suap pengesahan APBD Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018.
