atau cari berdasarkan hari
DKI dan DPRD telah mengesahkan APBD DKI tahun 2020 dengan nilai Rp 87,9 triliun, dari angka tersebut DKI menggarkan Rp 2,84 triliun untuk dan hibah.
Kemendagri menyoroti 3 anggaran dalam APBD DKI 2020.
DPRD DKI Jakarta kembali menolak anggaran hibah untuk Bamus Betawi dan Kodam Jaya dalam pembahasan rancangan APBD DKI 2020.
Pemprov DKI Jakarta kembali mengusulkan anggaran hibah untuk Bamus Betawi dan Kodam Jaya yang sempat ditolak DPRD DKI.
Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi menyebut dana reses PSI memang harus dikembalikan.
Menjelang pergantian tahun anggaran 2020, hingga pertengahan Desember 2019 serapan anggaran DKI masih di bawah 80 persen.
Sejumlah anggota dewan di DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya pemangkasan anggaran TGUPP pada APBD 2019.
Anggota Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP, Bambang Widjojanto, mengomentari soal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas di rancangan APBD DKI.
Rancangan APBD DKI akhirnya disahkan Gubernur Anies Baswedan dan DPRD, namun beberapa anggota Dewan masih mempersoalkan sejumlah mata anggaran.
Anies tak mempermasalahkan jumlah anggota TGUPP sepanjang anggaran timnya di APBD DKI 2020 masih tetap Rp 19,8 miliar.
Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyampaikan tiga catatan pada Raperda APBD DKI 2020 dalam rapat paripurna hari ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan DPRD sepakat Raperda APBD DKI 2020 sebesar Rp 87,9 triliun, atau naik 1,22 persen dibanding tahun lalu.
Bappeda DKI memastikan anggaran TGUPP Anies tetap Rp 19,8 miliar meski jumlah anggota tim dipangkas DPRD menjadi 50 orang.
Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, Abraham Lunggana alias Lulung, menyarankan gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan langsung ke legislator.
Pemerintah DKI menyebut gaji anggota TGUPP sama dengan rata-rata gaji pejabat di pemprov DKI.
Anggaran dana hibah tersebut naik setalah disepakati dana untuk parpol yang awalnya dianggarkan Rp 2.400 persuara naik menjadi Rp 5.000 persuara.
Rencana pengadaan mobil simulator bencana oleh BPBD DKI itu merupakan program pengelolaan risiko bencana.
Warganet yang memberikan dukungan dalam petisi William PSI juga mendukung agar legislator lainnya mendukung pembukaan anggaran janggal APBD DKI.
Dalam rapat KUA PPAS Komisi E, anggaran lem aibon sebelumnya sudah dihapus karena tidak ada kebutuhan dan permintaan dari sekolah.
PSI DPRD DKI menyampaikan sejumlah catatan terhadap RAPBD DKI 2020 dalam rapat paripurna.
