atau cari berdasarkan hari
Anggota Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP, Bambang Widjojanto, mengomentari soal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas di rancangan APBD DKI.
Rancangan APBD DKI akhirnya disahkan Gubernur Anies Baswedan dan DPRD, namun beberapa anggota Dewan masih mempersoalkan sejumlah mata anggaran.
Anies tak mempermasalahkan jumlah anggota TGUPP sepanjang anggaran timnya di APBD DKI 2020 masih tetap Rp 19,8 miliar.
Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyampaikan tiga catatan pada Raperda APBD DKI 2020 dalam rapat paripurna hari ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan DPRD sepakat Raperda APBD DKI 2020 sebesar Rp 87,9 triliun, atau naik 1,22 persen dibanding tahun lalu.
Bappeda DKI memastikan anggaran TGUPP Anies tetap Rp 19,8 miliar meski jumlah anggota tim dipangkas DPRD menjadi 50 orang.
Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, Abraham Lunggana alias Lulung, menyarankan gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan langsung ke legislator.
Pemerintah DKI menyebut gaji anggota TGUPP sama dengan rata-rata gaji pejabat di pemprov DKI.
Anggaran dana hibah tersebut naik setalah disepakati dana untuk parpol yang awalnya dianggarkan Rp 2.400 persuara naik menjadi Rp 5.000 persuara.
Rencana pengadaan mobil simulator bencana oleh BPBD DKI itu merupakan program pengelolaan risiko bencana.
Warganet yang memberikan dukungan dalam petisi William PSI juga mendukung agar legislator lainnya mendukung pembukaan anggaran janggal APBD DKI.
Dalam rapat KUA PPAS Komisi E, anggaran lem aibon sebelumnya sudah dihapus karena tidak ada kebutuhan dan permintaan dari sekolah.
PSI DPRD DKI menyampaikan sejumlah catatan terhadap RAPBD DKI 2020 dalam rapat paripurna.
Massa yang berasal dari Aliansi Masyarakat untuk Transparansi itu memprotes penjatuhan sanksi terhadap William PSI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan Rancangan APBD DKI 2020 senilai Rp Rp 87,95 triliun ke DPRD, Selasa, 3 Desember 2019.
Gubernur Anies Baswedan meminta DPRD DKI membahas ulang anggaran rumah DP nol yang dipangkas habis hingga sisa Rp 500 M agar kembali ke usulan awal.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan pencoretan dana talangan rumah DP nol rupiah karena ada defisit dalam rancangan APBD DKI.
DPRD meyakini pembahasan Rancangan APBD DKI tidak akan memakan waktu banyak lantaran sudah dibahas secara alot dan detail di KUA PPAS.
Pemerintah DKI pangkas dana belanja subsidi transportasi dalam KUA PPAS 2020 dari Rp 6,7 triliun menjadi Rp 5,5 triliun untuk atasi defisit anggaran.
Dalam pembahasan KUA PPAS 2020, DKI telah tiga kali merevisi nilai platform anggaran sementara.
