atau cari berdasarkan hari
Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp 151,3 triliun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah menaikkan anggaran pengembangan SDM di RAPBN 2019.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat kabinet paripurna terakhir mengenai nota keuangan dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pemerintah berencana memakai APBN untuk menambal defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menambal defisit BPJS Kesehatan melalui transfer langsung dari APBN.
Kepala BPJT, Herry Trisaputra Zuna, menyebutkan alokasi dana talangan pembebasan lahan proyek jalan tol tahun depan dinaikkan 53 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan kementeriannya terus meningkatkan kinerja APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan peningkatan kualitas program kesejahteraan rakyat menjadi fokus pemerintah dalam RAPBN 2019.
Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2018 semester kedua diperkirakan bakal terbebani tahun politik.
Pemerintah akan merevisi target rasio gini di RAPBN 2019 dengan menggunakan standar ukuran tiga digit.
Pemerintah mencatat piutang pajak yang tak tertagih mencapai Rp 47 triliun.
Presiden Jokowi mengatakan penyusunan rancangan APBN 2019 fokus pada program prioritas terutama peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Presiden Jokowi meminta postur RAPBN 2019 mampu mengatasi ketidakpastian ekonomi global.
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan pencapaian APBN semester I kepada DPR termasuk tentang pertumbuhan ekonomi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan APBN Indonesia terus meningkat, namun kenaikan itu tak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi.
DPR menyepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan APBN 2019 dalam rapat paripurna hari ini, Kamis, 12 Juni 2018.
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menghadiri rapat paripurna di DPR untuk membahas APBN 2019 dan kinerja APBN 2018.
Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.
Sri Mulyani menyatakan postur APBN 2018 masih bisa dipertahankan dengan baik.
