atau cari berdasarkan hari
ADB menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang sedang berkembang untuk tahun ini dan tahun depan.
Apindo menyambut langkah pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau Pph.
Apindo menyatakan dampak Omnibus Law baru terasa dua tahun lagi.
Melorotnya angka pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh posisi defisit neraca dagang dan realisasi pertumbuhan kuartal III tahun 2019.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan sebenarnya swasta sudah siap menjual avtur di Indonesia.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menilai sosok Ciputra merupakan panutan bagi pelaku usaha di Indonesia.
"Sedang kami pertimbangkan plus-minusnya," kata Ridwan Kamil.
Jokowi menyayangkan banyak barang yang diimpor dari luar negeri padahal industri dalam negeri bisa memproduksinya.
Pengurus Apindo berharap agar Wapres Ma'ruf Amin bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi seperti Wapres sebelumnya, Jusuf Kalla.
Apindo menyatakan jabatan wakil menteri tidak terlalu perlu, apalagi jika berasal dari partai politik
Pengusaha mengingatkan tugas berat yang menanti para menteri Jokowi.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sustrisno Iwantono mengatakan tak ada bulan madu bagi menteri ekonomi karena harus segera mengambil kebijakan.
Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta meminta menteri ekonomi Jokowi Jilid II tak buru-buru menelurkan kebijakan yang gegabah untuk mencari panggung.
Apindo mengusulkan menteri dari pengusaha masuk dalam Kabinet Jokowi Jilid II.
Kepastian hukum pemindahan ibu kota dibutuhkan untuk memberikan rasa aman bagi para pengusaha.
Pengusaha menilai kondisi ekonomi sedang banyak tekanan sehingga seharusnya extra effort untuk menggenjot penerimaan pajak dihindari.
Buruh akan menggelar demo besar-besaran hari ini.
Pemerintah telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi (PKE) dalam rangka menstimulus perekonomian nasional.
"Korupsi terjadi karena memang berasal dari perizinan yakni dari suap perizinan. Suap terjadi karena orang itu minta izin."
Apindo Wilayah Nusa Tenggara Barat menolak upaya pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
