atau cari berdasarkan hari
Dalam permohonan perlindungan hukum tersebut, kuasa hukum korban First Travel juga meminta Jaksa Agung menunda lelang aset secara resmi.
Puluhan korban penipuan haji dan umroh First Travel mendatangi Pengadilan Negeri Kota Depok
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM akan merilis obligasi berkelanjutan tahap III 2019 dengan jumlah pokok senilai Rp 1,35 triliun.
Kejaksaan Agung telah meminta Kejaksaan Negeri Depok untuk menunda proses lelang barang bukti sitaan aset First Travel.
Kemenparekraf berharap aspek penilaian kredit ini bisa mempermudah akses modal bagi startup yang tengah tumbuh.
Kejari Kota Depok memindahkan ratusan barang bukti yang memenuhi halaman kantor. Diantaranya barang bukti First Travel.
BPAD DKI Jakarta mencatat nilai aset DKI mencapai Rp 472 triliun.
Negara tidak dirugikan dalam penipuan dan penggelapan yang dilakukan First Travel, sehingga pemerintah tidak boleh mengambil keuntungan.
Kementerian Keuangan akan mengkaji permintaan dana talangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) senilai Rp 32,89 triliun.
Pendiri komunitas daring Kasus, Andrew Darwis memberi saran kepada pendiri startup untuk teliti membeli aset.
Korban First Travel menolak hasil lelang harta kekayaan pemilik travel itu diserahkan ke negara.
Kajari Depok menyatakan ratusan aset First Travel tak dikembalikan ke korban First Travel.
Ketua Yayasan Korps Pegawai Indonesia atau Korpri DKI Jakarta Djoko Ramadhan mengatakan telah terjadi dugaan penyalahgunaan aset tanah oleh anggota.
Ketua Korpri DKI Jakarta Djoko Ramadhan mengklarifikasi pemberitaan dugaan penyalahgunaan aset tanah milik pemerintah DKI.
DKI Jakarta belum menerima laporan terkait adanya sejumlah aset tanah milik pemerintah yang disalahgunakan oleh anggota Korpri.
Aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI yang diduga disalahgunakan anggota Korpri berada di luar kota.
Pelni tengah mengecek kerugian aset perusahaan pasca-kebakaran melanda lantai basement gedung mereka, Sabtu petang, 12 Oktober 2019.
Kesenjangan di Indonesia masih tinggi. Aset nasional hanya dikuasai segelintir orang.
KPK menertibkan aset di wilayah Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan
LPS mencatatkan kenaikan aset 15,2 persen secara tahun berjalan menjadi Rp 118,4 triliun dari periode Desember 2018 Rp 102,7 triliun.
