atau cari berdasarkan hari
Menurut LBH, jika yang ditugaskan mendekati penolak omnibus law BIN, Polri dan Kejaksaan, yang terjadi bukannya diskusi, melainkan intimidasi.
Nama BIN diseret-seret dalam kasus suap impor bawang putih. Ada yang memakai nama institusi negara ini untuk meminta duit suap.
Guru Besar Universitas Pertahanan dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Salim Said mengemukakan pendapatnya soal Kepala BIN
Usulan agar Presiden Jokowi dalam masa jabatan 2019-2024 mengangkat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari sipil mulai muncul, disertai alasannya.
Abu Rara menyerang Wiranto ketika sedang melakukan kunjungan di Banten. Ia menusuk Wiranto sebanyak dua kali di bagian perut.
BIN mengetahui Abu Rara, pelaku penusukan Wiranto, mengumpulkan pisau.
Wiranto ditusuk Syahrial Alamsyah alias Abu Rara saat tengah berada di Pandeglang, Banten.
Pelaku penusukan Wiranto adalah teroris jaringan JAD Bekasi.
Jokowi mengajak seluruh masyarakat agar memerangi radikalisme dan terorisme di tanah air.
Budi menegaskan, penusukan Wiranto ada kaitannya dengan lima orang yang ditangkap di Bekasi karena merencanakan bom.
Mabes Polri menggandeng BIN dan Kemenlu untuk mendalami pihak asing di balik demo Papua.
Budi Gunawan disebut menjadi salah seorang anggota tim penjaringan menteri kabinet dari PDIP.
BIN, kata Wawan, akan membuat perkiraan keadaan cepat. Ini akan mereka sajikan untuk memberi saran dan pendapat pada TNI.
Juru bicara BIN mengatakan sudah sewajarnya Budi Gunawan menjadi jembatan pertemuan Jokowi dengan Prabowo.
Sekjen PDIP Hasto mengatakan Budi Gunawan mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan Prabowo - Megawati.
Pramono Anung memgisyaratkan bahwa pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo dijembatani Budi Gunawan.
Hakim MK menyebut kedekatan antara Kepala BIN Budi Gunawan dan Megawati tak bisa serta merta menjadi alasan tuduhan ketidaknetralan BIN di pemilu.
Prabowo dan Budi Gunawan dikabarkan bertemu pada awal Juni lalu.
Andre mengakui Prabowo memang sempat bertandang ke Bali pada awal Juni.
Pernyataan yang dikutip di sidang MK itu sesungguhnya disampaikan SBY saat pemilihan kepala daerah serentak 2018.
