atau cari berdasarkan hari
ADB menyetujui pinjaman senilai 90 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun untuk mendukung peningkatan akuntabilitas Pemerintah Indonesia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyetujui proses audit kerja sama Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia Group oleh BPKP.
Jika diminta, BPKP siap mengaudit perjanjian kerja sama anak perusahaan Garuda Indonesia dengan maskapai Sriwijaya Air.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan BPKP akan mengevaluasi hubungan kerja sama antara Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air.
Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja, memastikan soal yang digunakan pada seleksi CPNS 2019 tidak akan bocor.
Anies membantah para pejabat yang diangkat saat ini karena sebelumnya menempati jabatan pelaksana tugas.
Laporan keuangan pekaksanaan pesta olahraga Asian Games 2018 dinilai baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPJS Kesehatan menyiapkan beberapa cara untuk menindaklanjuti rekomendasi BPKP.
Sri Mulyani meminta BPJS Kesehatan menuntaskan persoalan gagal bayar Rp 9 triliun seperti yang diungkap oleh BPKP.
Audit BPKP menyarankan kepesertaan untuk mempercepat proses data kepesertaan bermasalah dan pemuktahiran data kepersertaan BPJS Kesehatan.
Rapat dengar pendapat Komisi XI DPR membahas laporan hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan ditunda karena Dirut BPJS Kesehatan cuti.
Audit untuk pencairan dana pembayaran proyek light rail transit atau LRT tahap tiga fase I akan selesai bulan April ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit BPJS Kesehatan.
Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan seharusnya dibayarkan oleh pengembang apartemen tapi Nur Mahmudi Ismail lakukan ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah menerima hasil audit internal BPKP terkait status keuangan BPJS Kesehatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan audit internal BPKP tentang status keuangan BPJS Kesehatan bakal keluar pekan depan.
MK menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga untuk membantu lembaga ini memutus perkara.
BPKP belum mendapat seluruh data komponen pengadaan dalam kasus e-KTP dari penyidik KPK. Saat ini, kerugian negara terhitung Rp 2,3 triliun.
KPK akan menggulirkan program pencegahan korupsi ke setiap daerah.
BPKP beralasan proses audit membutuhkan waktu yang lama
