atau cari berdasarkan hari
Wakil Presiden Maruf Amin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji memperluas sebaran investasi dana haji.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendorong generasi muda untuk menyegerakan ibadah haji.
Kepala BPKH Anggito Abimanyu menerangkan proses pengkajian penyuntikan dana untuk penguatan modal Bank Muamalat saat ini masih berlangsung.
Tagihan dana haji itu untuk beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, seperti pengadaan dan pengiriman gelang identitas jemaah haji.
Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan dana haji yang ditagihkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji sebesar Rp 7,19 miliar.
Kemenag meminta BPKH mentransfer dana senilai Rp176,5 miliar untuk biaya penyelenggaraan ibadah Haji 2020 yang telah dibatalkan.
BPKH meminta DPR membuat dasar hukum agar nilai manfaat yang tak terpakai di tahun ini dapat digunakan untuk ibadah haji di tahun berikutnya.
Pemerintah Arab Saudi segera memutuskan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Pemerintah mengatakan isu dana haji untuk memperkuat rupiah adalah fitnah keji.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo membantah kabar dana haji sebesar US$ 600 juta digunakan untuk memperkuat nilai tukar rupiah.
Tuduhan bahwa pemerintah meniadakan haji untuk memperkuat nilai tukar rupiah dianggap sebagai tuduhan yang tidak berdasar.
Menurut Gus Miftah dana haji itu milik calon jamaah, yang tidak pas jika digunakan untuk kegiatan lain tanpa persetujuan jamaah.
Masyarakat yang sudah melunasi biaya ibadah haji berhak memintanya kembali. "Kalau jemaah butuh bisa diatur. Kami dukung itu," kata Fachrul Razi.
Moekhlas mengingatkan bahwa dana haji yang dikelola BPKH adalah uang umat, bukan uang pemerintah atau negara.
Diskursus penggunaan dana haji untuk penanganan Covid-19 pertama kali dimunculkan oleh Komisi VIII DPR.
Selama ini, Badan Pengelola Keuangan Haji telah menjadi pemegang saham Bank Muamalat dengan porsi kecil.
Kerajaan Arab Saudi belum mengambil sikap terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini seiring dengan meluasnya virus corona atau Covid-19.
Setiap tahunnya, rata-rata terdapat tambahan dana haji sebesar Rp10 triliun.
Anggito Abimanyu menyebut biaya untuk tambahan 10 ribu kuota haji tidak ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Nilai manfaat Rp 500 miliar sudah didistribusikan kepada calon jemaah haji tunggu mulai Februari 2019," seperti dikutip dari rilis BPKH.
