atau cari berdasarkan hari
Dugaan kebocoran data terjadi di 4 Dinas Dukcapil, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Subang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi.
Berita premanisme truk-truk di Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah merajalela mengawali berita terpopuler Metro kemarin sore hingga pagi ini.
Diduga, sebanyak 2.339.060 data kependudukan Kabupaten Bekasi dijual.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kominfo dan Bareskrim Polri menginvestigasi tuntas dugaan kebocoran data kependudukan 297 juta warga Indonesia
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan kebocoran data WNI itu bukan dari kementeriannya.
Kabar kebocoran data kependudukan sedang viral di media sosial. Data 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan.
Kebakaran itu menghanguskan lebih dari 300 rumah di Gang Rawa Elok di RT11 dan RT12 RW4 Kapuk Muara pada Sabtu malam.
Pelanggar protokol kesehatan di Kota Surabaya diblokir data kependudukannya jika selama tujuh hari setelah dilakukan penindakan belum bayar denda
Pemerintah menggandeng organisasi penyandang disabilitas untuk mendata penduduk difabel.
Menurut Willy, Kemendagri boleh membuka akses data kependudukan atas persetujuan subyek data, dengan memenuhi syarat-syarat keamanan.
Menurut Zudan, setiap perusahaan yang bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri, wajib menjaga kerahasiaan data kependudukan.
Zudan mengatakan pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan ini berlandaskan amanat UU Administrasi Kependudukan.
Kemendagri harus memberi kepastian apakah akses data kependudukan yang diberikan kepada lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan itu berbayar.
Sukamta menilai saat ini pemberian akses data kependudukan kepada Badan Hukum Indonesia termasuk swasta di dalamnya, masih belum tepat.
Kemendagri sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan data kependudukan seharusnya memikirkan dampak-dampak tadi sebelum mengambil kebijakan.
Willy mempertanyakan persetujuan subyek data dalam data kependudukan atas keputusan yang diambil Kemendagri.
Anggota Komisi Informasi DPR Willy Aditya mengkritik Kemendagri karena memberikan akses data kependudukan ke 13 lembaga keuangan.
Menurut akun itu, peretas mengambil data dari situs KPU pada 2013. Adapun data DPT 2014 yang mereka ambil berupa file berformat PDF.
Hacker Kembali Incar Data Kependudukan-Tertipu Satire-Hoaks Lagi-lagi Serang Novel
Informasi viral tentang keharusan warga Jakarta memperbarui dokumen Kartu Keluarga (KK) sebelum akhir tahun ini adalah hoax.
