atau cari berdasarkan hari
Terduga teroris ditangkap saat berada di Pasar Tugu, Kota Bandar Lampung, pada Minggu siang, 9 Juni 2019.
Menurut Fickar pembentukan Densus Antikorupsi tidak akan berpengaruh banyak terhadap pemberantasan korupsi.
Pembentukan Densus Tipikor kembali diwacanakan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Rencana Kapolri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi akan dilanjutkan setelah perseteruan KPK dengan DPR mereda.
Polri merancang dan menyiapkan Densus Tipikor karena jelajah kerja institusi tersebut mencakup seluruh wilayah negara.
Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ari Dono mengungkapkan alasan pembentukan Densus Tipikor. Menurut Ari Densus Tipikor untuk pencegahan dan pembinaan.
Menurut Jaksa Agung, yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas aparat penegak hukum yang sudah ada.
Jika Densus Antikorupsi terbentuk, akan ada delapan lembaga yang mengawasi berjalannya pemerintahan daerah..
Eddy Kusuma Wijaya menilai Presiden Jokowi tidak membatalkan rencana pembentukan Densus Antikorupsi.
Tito Karnavian menegaskan bahwa Densus Antikorupsi tidak akan mengurangi kewenangan KPK.
DPR hanya dapat mendorong secara politis pembentukan Densus Antikorupsi tanpa target waktu tertentu.
Sekjen PPP Arsul Sani menilai pembahasan Densus Antikorupsi perlu diendapkan sejenak.
Muzani menilai anggaran Densus Antikorupsi itu tidak pas. "Anggaran itu akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018."
Muzani mengatakan pembentukan Densus Antikorupsi merupakan duplikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menteri Asman Abnur menegaskan, karena pemerintah pusat memutuskan pembentukan Densus Antikorupsi ditunda, kajian strukturnya ikut ditunda.
Presiden Jokowi menolak usulan pembentukan Densus Antikorupsi karena masalah anggaran, namun Komisi III DPR berkukuh mendukungnya.
Pemerintah menunda pembentukan Densus Antikorupsi dikarenakan soal APBN tahun 2018.
Ditundanya pembentukan Densus Antikorupsi tak hambat kerja sama KPK
Agus Rahardjo menghadiri rapat internal membahas rencana pembentukan Densus Antikorupsi bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
Idealnya, jumlah personel KPK 8-20 ribu orang, sementara jumlahnya saat ini baru 1.500 orang.
