atau cari berdasarkan hari
Dua RUU itu, kata Arsul, harus masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR dahulu. "Target awalnya pasti antara awal 2020 atau pertengahan 2020."
Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan pembentukan komisi di DPR tak normal. Ia mengatakan PDIP banyak berperan dalam menyusun komisi.
Menurut Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, nama-nama itu akan diumumkan pada Senin pekan depan, 28 Oktober 2019.
Desmond menjelaskan pembahasan RKUHP dengan Menkumham Yasonna Laoly berlangsung dengan lancar. Tapi mengapa Presiden Jokowi meminta penundaan?
Nawawi hanya santai dan berkelakar saat menjawab pertanyaan Desmond yang berapi-api tersebut.
"Lobi yang dalam rangka silaturahmi enggak masalah, lobi yang ada deal-nya ada masalah," kata politikus Gerindra tersebut.
Desmond J. Mahesa menyoroti beredarnya foto Presiden Jokowi dengan Edy Aliman, putra dari Jen Tang yang merupakan buron kasus dugaan korupsi lahan.
Desmond J. Mahesa berharap pertemuan antara Prabowo dan SBY menghasilkan pemikiran cerdas soal sosok cawapres.
Menurut Fadli Zon, Prabowo dipastikan akan maju sebagai calon presiden yang diusung partainya.
Meskipun belum menggelar deklarasi, kata Desmond, seluruh kader bulat untuk mengusung kembali Prabowo sebagai capres.
Menurut Desmond, ada banyak pertimbangan mengapa Gerindra memaksa Prabowo maju Capres.
Rapat akan meminta keterangan pimpinan KPK mengenai informasi tentang Direktur Penyidik KPK Aris Budiman kepada Pansus Hak Angket.
Desmond J. Mahesa mengatakan fraksi Partai Gerindra tidak lagi aktif di Pansus Angket KPK setelah Pansus itu berkunjung ke Lapas Sukamiskin.
Fraksi Gerindra beralasan bergabung ke pansus hak angket lantaran politikus mereka, Desmond Mahesa, disebut menekan Miryam Haryani.
Menurut Desmond, Panja bisa merekomendasikan pemberian sanksi hingga pemecatan bagi Kapolda Riau (saat itu) yang berbohong soal SP3 kasus kebakaran hutan.
Menurut Desmond, Komisi Hukum berhati-hati memilih hakim agung. "Ada orang yang pintar tapi kami ragu akan integritasnya."
Komisi III, Desmond mengatakan, tetap mendorong penegakan hukum dan keadilan untuk menangani tindak pidana terorisme.
Badan POM baru menjadi balai administrasi, tidak proaktif, dan hanya menjadi tempat legalisasi produk obat dan makanan.
Berdasarkan hasil audit investigasi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditemukan kerugian Rp 191 miliar.
Politikus Demokrat, Benny K. Harman, akan menanyakan asal-usul audit Sumber Waras oleh BPK.
